(Refleksi Kritis Pemilu 2009)
Oleh :
Junet Haryo Setiawan)*
“Orang-orang GOLPUT seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini”
(Hj. Megawati Suekarno Putri )
Demikianlah ungkapan yang disampaikan Ketua DPP PDIP Megawati Suekarno Putri di Ambon beberapa pekan lalu. Pernyataan tersebut disatu sisi setidaknya menunjukkan bahwa Golongan Putih adalah sumber dari keterpurukan, kehancuran sistem, pelanggaran Undang-undang serta semakin menguatkan dam melegitimasi keberadaan demokrasi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dilain sisi, keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan PILKADA dan PEMILU dengan menjadi pemilih seharusnya menjadi salah satu syarat untuk menjadi warga negara Repubik Indonesia. Suatu hal yang patut untuk kita kaji lebih mendalam demi kemajuan seluruh aspek kehidupan.
Saat ini pemilu sudah diambang pintu, seluruh element yang ada (rakyat, calon excutiv, legislatif dan team pemenangannya) bersatu padu bergandengan tangan bahu membahu melanggengkan demokrasi yang diyakini sebagai “dewa penyelamat” Bangsa ini (Indonesia) dengan berbagai strateginya. Bukan merupakan sebuah legitimasi atas Golongan Putih yang sudah menjadi fenomena, akan tetapi sebagai warga negara yang peduli nasib Bangsa, kita dituntut untuk tahu bagaimana dan akan kemana Bangsa ini agar kelak kita tidak menjadi tahklit buta. Faktanya masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu menahu soal sistem di Negara ini. Ketidak tahuannya itulah yang kemudian melegitimasi sikap skeptisnya akan sebuah sistem yang sedang berjalan. Sebab mereka berfikir bahwa sistem tidak lagi berfihak kepada kaum kecil yang notabene tertindas.
Tinjauan Historis
Kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI di masa sekarang dan masa yang akan datang merupakan kesinambungan dari kehidupan Bangsa-Bangsa pada masa-masa yang lalu yang telah mengerucut pada Sumpah Pemuda sebagai hari lahirnya Bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat yang sadar akan sejarah, kita semua tahu bahwa proses musyawarah mufakat telah digunakan di dalam melahirkan Bangsa Indonesia tersebut.
Proses Musyawarah-Mufakat telah membentuk sifat Bangsa Indonesia yang mendasari kelahiran Bangsa ini. Setiap individu Bangsa Indonesia yang menggulirkan Sumpah Pemuda harus memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang Indonesia Asli (OIA). Pada akhirnya, komitmen tersebut menjadi sifatnya orang-orang Bangsa Indonesia asli. Sifat ini kemudian, berfungsi sebagai kekuatan untuk merebut Indonesia merdeka. Sehingga, Pancasila, yang telah disepakati melalui proses Musyawarah-Mufakat sebagai dasar Indonesia merdeka, adalah merupakan sifatnya Bangsa Indonesia.
Begitu juga, teks proklamasi yang telah menghantarkan Bangsa Indonesia merdeka telah disusun dan disepakati melalui proses Musyawarah-Mufakat. Lebih jauh lagi, Preambule Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan batang tubuhnya sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil dari proses Musyawarah-Mufakat.
Proses Musyawarah-Mufakat telah melahirkan Bangsa Indonesia dan tercapainya kemerdekaan Bangsa Indonesia serta telah membentuk NKRI. Oleh karena itu, Musyawarah-Mufakat merupakan jatidiri Bangsa, sehingga proses Musyawarah-Mufakat harus menjadi metoda yang selalu digunakan di dalam menetapkan kebijakan kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI.
Bangsa Melahirkan Negara
Berdasarkan runtut kejadian yang telah berlangsung di dalam sejarahnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah terbangun dari Bangsa Indonesia yang lahir terlebih dahulu, baru Negara Republik Indonesia terbentuk kemudian. Dengan kata lain bahwa Bangsa Indonesia adalah pondasi NKRI. Sehingga, bila Bangsa Indonesia bermasalah, maka dapat dipastikan NKRI akan bermasalah.
Tidak diakuinya kedaulatan Bangsa Indonesia oleh dunia dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 telah menyebabkan NKRI tidak dapat menggunakan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Sehingga, keberadaan NKRI belum diakui oleh Negara-Negara lain di dunia.
Setelah UUD-RIS (Republik Indonesia Serikat) disahkan pada tanggal 27 Desember 1949, Kedaulatan Bangsa Indonesia baru diakui oleh dunia. Tetapi, kemudian UUD RIS ditolak untuk digunakan, karena UUD ini dikatakan sebagai produk Belanda. Kemudian disusunlah UUD sementara yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950, yang dikenal dengan sebutan UUDS’50, sebagai Konstitusi yang sah dan berlaku untuk dasar mengatur kehidupan berBangsa dan bernegara. Tetapi, UUDS’50 mengandung pernyatan sebagai bentuk penyimpangan sejarah. Di dalam UUDS’50 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, berdasarkan keberadaan UUDS’50 dan UUD RIS menunjukkan bahwa NKRI seakan-akan terbangun dari negaranya dahulu terbentuk, kemudian Bangsanya baru terlahir. Sehingga, seakan-akan Demokrasi akan menjadi perangkat yang tepat di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.
Berdasarkan UUDS’50, PEMILU I diselenggarakan pada tahun 1955 sebagai aktivitas demokrasi dan telah menghasilkan konstituante. Konstituante diamanatkan untuk membuat konstitusi atau UUD yang akan digunakan sebagai dasar Negara republik Indonesia. Tetapi, persidangan yang telah diselenggarakan hampir 3 tahun lamanya belum juga mampu menyelesaikan tugas yang diamanatkan. Kondisi ini telah menyebabkan persatuan Indonesia terancam akan pecah. Presiden Sukarno telah mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisikan pembubaran Konstituante, kembali ke UUD 1945, dan membentuk MPRS.
Pembubaran Konstituante menunjukkan bahwa UUDS’50 tidak lagi digunakan sebagai Konstitusi Negara RI. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas demokrasi di Indonesia tidak sah lagi untuk dilaksanakan dengan kembalinya UUD 1945. Dengan kata lain, kembalinya UUD 1945 mengindikasikan bahwa aktivitas Musyawarah-Mufakat adalah perangkat yang harus digunakan di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara Bangsa Indonesia. Adapun pembentukan MPRS adalah berkaitan dengan penyiapan pembangunan infrastruktur Musyawarah-Mufakat. Tetapi, pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965, yang diawali terlebih dahulu dengan pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup oleh Aidit, pimpinan PKI, bersama teman-temannya pada tahun 1963, telah menghancurkan aktivitas Musyawarah-Mufakat. Presiden Suharto (pimpinan Orde Baru), telah mencanangkan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen setelah dapat menumpas pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas Musyawarah-Mufakat akan digulirkan kembali di dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI.
Ketidakmampuan di dalam membangun infrastruktur Musyawarah-Mufakat, pemerintah Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan aktivitas demokrasi. Hal ini ditunjukkan oleh PEMILU pertamanya yang diselenggarakan pada tahun 1971. Tetapi, pemerintah Orde Baru tidak menjalankan aktivitas demokrasi secara totalitas, karena GOLKAR tetap dipertahankan sebagai organisasi kekaryaan bukan sebagai partai.
Maknanya, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto tetap memberikan peluang aktivitas Musyawarah-Mufakat dilaksanakan. Begitu juga, dengan diubahnya setiap peringatan 17 Agustus sebagai HUT RI bukan sebagai HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa Presiden Suharto sedang mengatakan kepada Bangsa Indonesia bahwa Pancasila dan UUD’45 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Perlu kita ketahui bahwa, Pemerintah Orde Baru masih mendasarkan pada UUDS’50 di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegaranya. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa UUDS’50 adalah konstitusi yang melegitimasi aktivitas demokrasi di Indonesia. Maka, UUD 1945 sebagai landasan hukum untuk Musyawarah-Mufakat belum pernah digunakan di dalam membangun kehidupan Banga Indonesia dan NKRI hingga hari ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Bangsa yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat seharusnya dihasilkan melalui proses Musyawarah-Mufakat. Tetapi, MPR yang berfungsi sebagai Lembaga Bangsa ini belum pernah terbentuk hingga hari ini (terjadinya Kooptasi lembaga Negara terhadap lembaga Bangsa UUD P2:1). Bahkan sampai kapan pun, MPR ini tidak pernah akan terbentuk, bila demokrasi tetap dijalankan di dalam membangun kebijakan kehidupan berBangsa dan bernegara.
Belum terbentuknya MPR yang berfungsi sebaga Lembaga Bangsa melalui proses Musyawarah-Mufakat menyebabkan kehidupan Bangsa Indonesia semakin jauh dari jiwa tolong-menolong dan semakin melemahnya hubungan tali silaturrakhmi sesama anak Bangsa. Begitu juga, ikatan kekeluargaan Bangsa Indonesia pun semakin melemah. Sehingga, fungsi Bangsa Indonesia sebagai pondasi NKRI akan semakin rapuh. Kondisi ini akan menyebabkan terancamnya kesinambungan NKRI.
Oleh karena itu, semakin tumbuhnya demokrasi tidak akan memperkuat NKRI, karena akan melemahkan kehidupan Bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pondasi NKRI. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan sejarah perjuangan Indonesia merdeka, pondasi NKRI adalah Bangsa Indonesia. Bila demokrasi tumbuh semakin semarak di dalam sistem NKRI, maka kehidupan Bangsa Indonesia sebagai pondasi NKRI akan semakin surut. Muaranya kesinambungan kehidupan NKRI akan terancam.
Penguatan Sistem Musyawarah-Mufakat
Mengingat Bangsa Indonesia adalah pondasi NKRI, maka NKRI seharusnya tidak dibangun dari kekuasaan politik, tetapi harus dibangun melalui kegiatan-kegiatan ekonomi Bangsa atau rakyatnya. Sehingga, Negara Republik Indonesia tidak akan disebut sebagai pemerintahan tetapi akan disebut sebagai Permusyawaratan/Perwakilan. Oleh karenanya, Musyawarah-Mufakat akan dilaksanakan secara penuh di dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI. Sehingga, Bangsa Indonesia akan hidup semakin kuat dan NKRI akan terus hidup berkesinambungan.
Amanat Sumpah Pemuda, yang berkaitan dengan pembentukan komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-Orang Indonesia Asli, telah menjadi sifatnya Orang-Orang Bangsa Indonesia Asli. Sifat Bangsa Indonesia ini telah mendasari tercapainya Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun yang dimaksud dengan Orang-Orang Bangsa Indonesia Asli adalah terdiri dari Orang-Orang Indonesia Asli (Pribumi) dan Bangsa lain yang telah tinggal di Indonesia sebelum NKRI terbentuk dan telah sepakat memperjuangkan tegaknya sifat Bangsa Indonesia tersebut.
Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka adalah merupakan sifatnya Bangsa Indonesia. Maknanya, setiap individu Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara harus mendasarkan pada pengejawantahan Pancasila secara utuh. Peranannya sebagai sifat Bangsa, Pancasila harus berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan akan diberlakukan di seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dibangun dan akan ditetapkan sebagai hukum harus memperkuat komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-Orang Indonesia Asli. Dikarenakan fungsinya sebagai sumber dari segala sumber hukum di wilayah NKRI, Pancasila akan menjadi keyakinan standar Bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila akan menjadi falsafah Bangsa, karena definisi falsafah Bangsa adalah keyakinan standar Bangsa yang distandarkan dari berbagai macam keyakinan yang ada di dalam kehidupan Bangsa tersebut dengan hukum yang pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.
Sebagai falsafah Bangsa, Pancasila adalah merupakan sikap keberpihakan Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara dengan mendekatkan kebenaran relatif terhadap kebenaran absolutnya. Kebenaran relatif ini adalah suatu kebenaran yang berasal dari proses ikhtiar atas pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan, kebenaran absolut adalah kebenaran yang telah ditetapkan dan berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, setiap individu Bangsa Indonesia harus memiliki sikap keberpihakan kepada: Tuhan Yang Maha Esa, Manusia yang adil dan beradab, Usaha untuk menjaga Persatuan Indonesia, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat (Orang-Orang yang selalu menambah ilmu pengetahuannya) dalam kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan(Lembaga Bangsa/Lembaga Negara); sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat tercapai.
Sikap keberpihakan tersebut di atas harus dapat terukur dalam suatu ukuran yang pasti sebagai dimensi kehidupan berBangsa dan bernegara Bangsa Indonesia, yang disebut dimensi Pancasila. Pancasila sebagai falsafah Bangsa adalah merupakan suatu standar sifat Bangsa Indonesia. Bila standar ini menstandarkan budaya Bangsa, maka diperoleh standar nilai budaya Bangsa yang disebut kreativisme. Kemudian, kreativisme menghasilkan suatu standar nilai aturan dasar Bangsa yang disebut Gotong Royong. Mufakat sebagai standar nilai interaksi sosial akan diperoleh dari pola interaksi sosial masyarakat yang distandarkan oleh Gotong Royong. Sehingga, standar nilai dinamika politik Bangsa yang akan berkembang disebut Musyawarah. Kondisi ini akan diperoleh bilamana dinamika politik Bangsa yang terbentuk distandarkan oleh Mufakat.
Lumbung sebagai standar nilai ekonomi Bangsa akan terbangun dan berkembang dari pembangunan ekonomi Bangsa yang lebih menekankan pada Musyawarah. Maka, Lumbung akan berfungsi sebagai tempat rakyat bermusyawarah untuk mufakat di dalam menghitung dan mendistribusikan aset Bangsa yang dimiliki, dibangun, dan dikembangkan di dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, Sistem Tanah Adat sebagai standar nilai pengembangan lingkungan akan menentukan sistem pola distribusi pembangunan Lumbung yang akan dibangun. Sehingga, perubahan lingkungan yang terjadi tidak akan bertentangan dengan budaya setempat. Pancasila sebagai dimensi akan terukur dalam Kreativisme, Gotong-Royong, Mufakat, Musyawarah, Lumbung, dan Sistem Tanah Adat. Ukuran-ukuran tersebut akan menentukan sistem tata ruang dari tingkat lokal hingga tingkat nasional.
Masyarakat Pancasilais sebagai Masyarakat Kreatif (Creative Society) akan terbangun dari bawah melalui para Pemimpin-Pemimpinnya yang akan selalu menambah ilmu pengetahuannya dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Maknanya, penegakan kedaulatan rakyat akan benar-benar terjadi dan terealisasi selaras dengan budaya Bangsa. Melalui tulisan ini penulis mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk lebih arif dan bijaksana dalam menilai sesuatu sebagaimana yang telah digariskan, sehingga kita tahu dimana kesalahan yang seharusnya kita luruskan sistemnya (demokrasi), atau golput yang dimaksudkan. Allahu’alamu.
0 komentar:
Posting Komentar