SRI... OH SRI MINGGAT, PULANG-PULANG BAWA BAYI TABUNG

Oleh ;

Ki Jengglung (M.JokoYuwono)

Tiba-tiba saja lagu Sonny Joss berjudul Sri Minggat terngiang kembali. Sri, si “istri” sang penyanyi, minggat dengan alasan beli terasi. Album berikutnya bercerita Sri pulang lagi, kali ini malah membawa bayi, dan yang mengejutkan Sri pun minggat lagi pada album ketiga. Setelah itu Sri betul-betul hilang dari peredaran.

Ada orang betulan bernama Sri yang pernah ‘minggat’ ke luar negeri bukan lantaran terasi tapi Bank Century. Dia pulang membawa ‘bayi tabung’ berupa partai yang bernama SRI juga atau Serikat Rakyat Independen. Bayi tabung ini disponsori para wartawan senior, cendekiawan-akademisi, pengamat politik, dan pengurusnya tak dikenal sebelumnya, apalagi di bidang politik. Misinya sangat jelas yaitu menjadikan Sri jadi Presiden di tahun 2014.

Partai SRI ibarat bayi tabung, sebab kelahirannya dipaksa-paksa, tanpa ‘persenggamaan’ kelompok yang memiliki ideologi sama lantas membentuk organisasi buat memperjuangkannya, melainkan lewat ‘perkosaan’ di laboratorium ilmiah. Dijamin partai dadakan atau ‘jatuhan’ ini harus mengeluarkan dana banyak buat merebut hati rakyat. Dananya dari mana? Tampaknya harus ada donatur ‘sperma’ dari luar negeri, sebab sumber dalam negeri sulit. Sedangkan partai besar dadakan pendahulunya pun diduga harus berselingkuh dengan hukum untuk “berjuang”.

Partai dadakan sebelumnya ngotot menggolkan calonnya yang gagah, ganteng, santun, elegan, dan pintar. Partai ini dilahirkan ‘sesar’ oleh para newcomers yang tak pernah bersentuhan dengan politik. Dukungan dari cukong-cukong oportunis dalam negeri dan kekuatan luar negeri tampaknya besar sekali, dan tim profesional yang dibayar gank si ganteng mampu meng-arrange semuanya dengan kampanye dan propaganda guna menggembungkan nama calonnya yang belum dikenal luas publik, membikin lakon-lakon drama yang nggak nyambung ceritanya dengan tuntutan rakyat. Setelah menang, pengurus tiban dari partai dadakan itu pun jadi lucu-lucu. Namanya juga amatiran dan jatuhan.

Tampaknya SRI bakal mengikuti jejaknya. Satu partai yang lahir dari atas, bukan aspirasi bawah, dibuat sekadar jadi kendaraan politik tokoh jatuhan. Antara Sri dan si ganteng ada persamaannya. Sama-sama doktor, ahli teori, minim pengalaman lapangan. Indonesia perlu pemimpin yang dekat dengan rakyat, tahu aspirasi dan cara mewujudkannya dengan hukum lapangan. Seorang pemimpin perwira sejati yang berani mati, pandai olah krida politik, kemasyarakatan, dan peka aspirasi rakyat. Bukan yang suka dandan.
Jangan bandingkan dengan Amerika Serikat si majikan utama mereka, sebab sehari ganti sepuluh presiden pun suasana tenang lantaran sistem politik, pemerintahan dan sosial mereka mapan. Jangan coba-coba di negeri kita.
Calon partai bayi tabung haruslah ditopang oleh kekuatan raksasa yang mampu memaksa segala sistem berbunyi menurut partitur yang dibuat, baik di Washington DC atau Melbourne. Sebab, diplomat geblek dari negeri hewan peloncat itu sudah berani sekali minta para serdadu pensiunan ikut menggolkan Sri. Kurang ajar betul.
Negeri kita ini jadi laboratorium politik negara asing, sebab sumber daya alam dan jumlah penduduknya banyak, terkelompok-kelompok, penuh kelompok oportunis. Kelompok orang setengah setan itulah musuh rakyat sebenarnya.

Ada orang berpendapat, negeri kita aslinya dibuat tanpa partai politik, tapi oleh sistem perwakilan yang dapat saja lewat RT/RW, kelurahan dan seterusnya. Jelasnya, perlu pemimpin yang lahir dari olah kridanya di masyarakat, syukur dari bawah sekali, bukan ciptaan, tiban, jatuhan dan jadi-jadian. Sekarang ini para pemimpin, terutama politisi, modelnya ya jatuhan seperti itu. Ada uang, punya kelompok oportunis, setengah manusia yang bermental preman, mendirikan partai, lalu jadi. Selanjutnya ia harus mengembalikan modal plus rentenya. Duh!

Sejak era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan Orde Undur-undur sekarang ini, rakyat hanya dipameri pidato-pidato, harapan melambung, konsep-konsep dan tak sekali pun kawula mendapat apa yang diperlukannya. Semua itu dari atas, bukan dari bawah. Kelihatannya Partai SRI tak bakal berbeda dengan pendahulunya, Partai Demokarat, dus rakyat akan mengulang lagi kisah tragisnya.
Akan lebih remuk lagi kalau cerita film produksi TVRI tahun 1994 garapan sutradara Absa Suratman berjudul Sri...Oh..Sri betul-betul terwujud. Film TV ini mendapatkan nominasi enam kategori tapi hanya menang satu gelar yaitu aktor terbaik. Di cerita itu pemain utamanya, seorang pria, bingung menentukan identitas jenis kelaminnya sendiri, dan terombang-ambing di antara dua pilihan.
Lha kalau pemimpinnya sendiri bingung dengan identitasnya, lantas bagaimana ia berjuang untuk rakyat? Dia hanya akan jadi anak manja yang dilayani.

Pemimpin yang lahir di laboratorum akan terus bereksperimen dan selalu jadi bahan eksperimen juga oleh kekuatan asing. Maklum, ia harus menurut majikannya. His Master’s Voice itulah yang jadi pedomannya. Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengingatkan, seorang pemimpin yang hanya belajar dari bangku kuliah tak akan bisa memahami logika lapangan, apalagi berlaku sebagai orang lapangan.
Jangan berharap banyak pada Sri dan SRI. Ada banyak para “Satria Piningit” yang mampu jadi pemimpin rakyat sejati. Mereka akan kelihatan keplekan atau kualitas mereka di tengah rakyat bukan di bangku kuliah yang sering jadi menara gading, cerewet, tapi tak mampu jadi “satria perang” pemecah masalah sesungguhnya.

Semoga rakyat lekas tahu prinsip ini dan dapat memilah dan memilih pemimpin sejatinya yang lahir dan hidup di tengah mereka. Bukan di laboratorium, apalagi dari luar negeri. Orang macam ini tak berguna bagi kita, tapi berharga bagi orang asing.

Biarkan Sri dan “Sri” yang lainnya minggat lagi dan tak akan kembali ke negeri kaya penuh sengsara ini. Kita sudah bosan, capek melihat drama-drama tanpa makna, dengan korban nyatanya: Rakyat! - ki jenggung

PANCASILA

Oleh : Revol Ter ·

Bulan Ramadhan lalu, persisnya pada 10 Ramadhan yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus, saya diundang sebagai pembicara untuk acara Bedah Buku Pancasila dan Syariat Islam karya Prof. Hamka Haq di Megawati Center, Jakarta. Pembicara lain adalah Dosen UIN Sahid Jakarta, Moqsith Ghazali, Habib Muhsin dari FPI dan tentu saja penulisnya sendiri. Hamka Haq adalah guru besar IAIN Alauddin Makassar, yang juga adalah Ketua Umum Baitul Muslimin, sayap ormas PDI-Perjuangan. Ormas itu dibentuk agaknya untuk menepis anggapan bahwa partai berlambang moncong banteng ini anti terhadap (umat) Islam. Terbitnya buku ini kiranya makin menegaskan bagaimana posisi partai ini dalam memandang Islam dalam konteks Pancasila.
++++

Mengawali presentasi yang sangat singkat karena memang waktu sangat terbatas mengingat sore bulan puasa, saya menyampaikan bahwa di kalangan umat Islam memang ada yang sangat anti terhadap Pancasila, ada juga yang sangat mendukung, bahkan mengatakan bahwa Pancasila itu sesungguhnya adalah saripati dari ajaran Islam. Hamka Haq tentu termasuk kelompok yang kedua. Dalam buku ini, ia jelas sekali ingin menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari Pancasila. Bahkan sesungguhnya telah banyak sekali yang dilakukan oleh negara yang berdasar Pancasila ini dalam apa yang disebut sebagai penerapan syariah baik melalui peraturan perundang-undangan seperti lahirnya UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Perlindungan Anak dan sebagainya; maupun melalui aneka ragam kebijakan pemerintah seperti kebolehan memakai jilbab bagi pelajar dan pegawai negeri dan sebagainya. Jadi tegasnya, penerapan syariah itu justru berjalan sangat subur di Bumi Pancasila.

Menanggapi uraian Prof Hamka dalam buku itu, saya mengatakan bahwa sesungguhnya Pancasila hanyalah set of philosophy atau seperangkat pandangan filosofis tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang dijadikan sebagai dasar negara. Sebagai set of philosophy, Pancasila tidaklah mencukupi (not sufficient) untuk mengatur negara ini (to govern this country). Buktinya, di sepanjang Indonesia merdeka, dalam mengatur negara ini, rezim yang berkuasa—meski semua selalu mengaku dalam rangka melaksanakan Pancasila—ternyata menggunakan sistem dari ideologi yang berbeda-beda. Rezim Orde Lama misalnya, menggunakan Sosialisme. Rezim Orde Baru menggunakan Kapitalisme. Rezim sekarang oleh banyak pengamat disebut menggunakan sistem neo-liberal. Jadi, meski pada level filosofis semua mengaku melaksanakan Pancasila, underlying system atau sistem yang digunakan ternyata lahir dari ideologi sekularisme baik bercorak sosialis, kapitalis ataupun liberalis.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada faktanya yang diberikan oleh Pancasila hanyalah sebatas gagasan-gagasan filosofis. Padahal untuk mengatur sebuah negara tidak hanya diperlukan gagasan filosofis, tetapi juga pengaturan yuridis yang mencakup apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bila ideologi yang bahasa Arabnya mabda’—sebagaimana disebut oleh Syaikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitab Al-Fikr al-Islami (1958)—didefinisikan sebagai ‘aqidah ‘aqliyah yang memancarkan sistem atau nizhâm untuk mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, maka Pancasila bukanlah sebuah ideologi. Itulah sebabnya hingga sekarang, misalnya, tidak pernah lahir rumusan tentang Ekonomi Pancasila meski sejumlah orang seperti Guru Besar FE UGM, Prof. Mubyarto semasa hidupnya sudah bersusah-payah berusaha menyusunnya. Yang berjalan di negara ini hingga sekarang tetap saja ekonomi kapitalis.

Oleh karena itu, dalam tataran praktis banyak sekali peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang layak dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila. Misalnya, apakah UU Penanaman Modal (yang memungkinkan kekuatan asing melakukan investasi di segala bidang nyaris tanpa hambatan), UU Migas (yang amat merugikan peran Pertamina sebagai BUMN yang notabene milik rakyat dalam pengelolaan migas), atau UU Sumber Daya Air (yang secara fatal telah mentransformasi air bukan hanya dalam fungsi sosial tetapi juga komersial) dan banyak lagi UU yang sangat berbau neo-liberal, itu semua adalah Pancasialis? Apakah kebijakan pemerintah seperti menjual Indosat kepada pihak asing dan menyerahkan blok kaya minyak di Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina, adalah juga sebuah kebijakan yang Pancasilais? Adapun peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang disebut Prof. Hamka sebagai penerapan syariah itu hanyalah sebatas aspek-aspek yang menyangkut al-ahwal asy-syakhsiyyah, seperti aspek ibadah, pakaian atau NTCR (nikah-talak-rujuk-cerai). Kalau ada UU yang terkait muamalah, seperti UU perbankan syariah, tetap saja ia hanyalah merupakan bagian dari sistem perbankan ribawi.

Di akhir uraian, saya menyentak hadirin dengan pertanyaan, sekarang tunjukkan bahwa perjuangan penerapan syariah itu bertentangan dengan Pancasila? Sila yang mana? Sebaliknya, saya bisa katakan bahwa menolak penerapan syariah itu bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab, Tuhan yang mana yang dimaksud bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim bila bukan Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan untuk menerapkan aturan-aturan-Nya secara kaffah. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia melalui rangkaian kegiatan dakwahnya tidak lain bertujuan untuk menegakkan syariah secara kaffah menggantikan sistem yang lahir dari ideologi sekular tadi. Hanya dengan penerapan syariah, prinsip-prinsip tentang ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial itu benar-benar dapat diwujudkan.

Tambahan lagi, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, yang diperjuangkan HTI, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Adapun syariah akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini. Karena itu, perjuangan HTI dalam berbagai bentuknya itu harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

++++

Kita tidak boleh lupa, secara politik, Pancasila oleh tiap rezim di masa lalu memang acap digunakan untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau menutup pintu bagi lahirnya gagasan atau ide baru meski ide itu sangat diperlukan untuk perbaikan negeri ini. Dulu, rezim Orde Baru selalu menyatakan bahwa siapa saja yang menentang Pemerintah, termasuk yang memperjuangkan Islam, sebagai menentang Pancasila, dan siapa saja yang sudah dicap menentang Pancasila kala itu absah untuk dihabisi. Kini, Pancasila agaknya juga akan kembali digunakan untuk menghentikan laju dukungan terhadap ide syariah dan Khilafah yang mulai marak di tengah masyarakat.

Jelas hal ini patut dicurigai. Mengapa isu Pancasila tidak dimunculkan, misalnya saat maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara dan anggota parlemen dari tingkat daerah hingga tingkat pusat? Mengapa isu Pancasila tidak muncul saat penguasa negeri ini menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing atas nama privatisasi? Mengapa isu Pancasila juga tidak muncul saat negeri ini secara membabibuta menerapkan ekonomi neoliberalisme? Bukankah semua itu malah lebih pantas dianggap sebagai antitesis terhadap Pancasila, bukan syariah dan Khilafah? Mengapa?! []