Kamis, 29 September 2011

HILANGNYA PANCASILA PENYEBAB HILANGNYA BANGSA INDONESIA DAN HANCURNYA NKRI

Oleh Rendra Kharisma Harahap pada 29 September 2011 jam 1:39
MUKADDIMAH

Pancasila adalah Dasar Indonesia Merdeka dinyatakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam persidangan Dokuritsyu Zyunbi Tyosa Kai. Kemerdekaan Indonesia, sebagai lanjutan Amanat Sumpah Pemuda, bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Sehingga, Pancasila berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda, yang telah melahirkan Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, memaknai terbangunnya komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi atau Orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Komitmen ini, kemudian, telah tumbuh menjadi sifatnya Bangsa Indonesia.

Mengingat yang berhak menentukan sifat dari suatu nama hanyalah Sang Maha Pencipta, maka sifat Bangsa Indonesia tersebut akan bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh setiap ciptaan Allah SWT termasuk Manusia, Malaikat, Jin, dan Alam semesta. Oleh karena itu, sifat Bangsa Indonesia ini akan berfungsi sebagai sari hukumnya Bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila, sebagai sarana untuk menegakkan sifatnya Bangsa Indonesia, akan berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia.

Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia, akan berfungsi sebagaikeyakinan standar Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum-hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sehingga, Pancasila juga berfungsi sebagai falsafah bangsa.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila akan tumbuh menjadi sikap keberpihakan Bangsa Indonesia di dalam mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang dimaknai oleh tegaknya Kedaulatan Rakyat. Sehingga, terbangunlah standar nilai Bangsa Indonesia yang terurai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi sebagai dasar dibangunnya norma-norma yang mengatur kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dimensi bagi Bangsa Indonesia.

Aktualisasi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sifat, falsafah, dandimensi bangsa harus menjadi kenyataan, agar Bangsa Indonesia tetap ada, hidup, dan abadi sampai akhirul zaman. Oleh karena itu, hilangnya Pancasila di dalam kehidupan Bangsa Indonesia akan menyebabkan hilangnya Bangsa Indonesia dan hancurnya NKRI.

KANDUNGAN

Di dalam merealisasikan perjalanan Indonesia Merdeka, Bung Karno, Presiden RI pertama, telah menyatakan amanatnya bahwa dari mempelajari sejarah orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Bangsa Indonesia tariklah moral dari hukum ini.
Amanat ini memiliki jangkauan waktu yang berorientasi jauh ke depan di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para Banpak-bapak pendiri Republik Indonesia (the founding fathers). Namun hingga kini, amanat tersebut belum pernah terurai secara rinci seperti apa sebenarnya bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia yang seharusnya terbangun dari sejarahnya.

Bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia yang benar tidak akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dalam kesesatan. Kesesatan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dapat diamati dari tidak berjalannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga, Pancasila sebagai falsafah bangsa belum mampu membangun sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia kepada tiap-tiap sila di dalam Pancasila untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, uraian bagaimana sebenarnya bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia di dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara harus terbangun? Bagaimana sebenarnya peran dan fungsi Pancasila harus terbangun di dalam bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia adil dan makmur? Bagaimana kondisi realitas kehidupan Bangsa Indonesia di dalam menjalankan Pancasila sebagai sifat, falsafah, dan dimensi bangsa?

I.          Bangunan Sistem Hukum Bangsa Indonesia

Bangunan sistem hukum merupakan sekumpulan kejadian-kejadian yang tersusun secara berurutan dan mampu menunjukkan apakah suatu proses kejadian yang telah, sedang, dan akan berlangsung memenuhi standar-standar kebenaran. Oleh karena itu, bangunan ini harus berangkat dari suatu kearifan yang terbangun dari pengetahuan yang didasarkan pada suatu informasi dan data yang benar.

Berdasarkan perjalanan sejarah bangsa, Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda di dalam Kongres Pemuda II, yang telah dilaksanakan oleh pemuda-pemuda (yong-yong) yang berasal dari pulau dan kepulauan yang ada di wilayah Indonesia. Kelahiran Bangsa Indonesia adalah merupakan suatu bentuk perjuangan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Orang-orang Bangsa Indonesia Asli untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi yang merupakan kelompok masyarakat kelas terbawah. Kelompok kelas masyarakat di atasnya terdiri dari kaum ningrat pribumi dan para pedagang dari Asia Timur, seperti Cina, India, dan Arab. Adapun kelompok masyarakat kelas teratas adalah bangsa Belanda dan orang-orang bangsa Eropa lainnya.

Setelah Bangsa Indonesia terlahir, perjuangan kebangsaan berikutnya adalah merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia. Perjuangan ini dilakukan oleh Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan dibantu oleh bangsa-bangsa asing yang tinggal dan hidup di wilayah Indonesia. Sehingga, setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, atau setelah hampir 17 tahun sejak Bangsa Indonesia terlahir, Negara Republik Indonesia kemudian dibentuk, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia (NKRI) telah terbangun dari bangsanya yang lahir terlebih dahulu dan negaranya terbentuk kemudian. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia adalah pondasi dari NKRI. Dan Negara Republik Indonesia adalah bangunan atas dari NKRI sebagai bentuk pola hubungannya.

Dari pola hubungan ini, dapatlah dibangun pengetahuan yang menunjukkan bahwa jika Bangsa Indonesia bermasalah, maka Negara Republik Indonesia pun akan bermasalah. Sehingga, secara keseluruhan bangunan NKRI akan bermasalah. Oleh karena itu, semakin kuatnya Bangsa Indonesia akan menyebabkan semakin kokohnya bangunan NKRI.

Secara detail, melalui Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia telah terbangun dari pemuda-pemuda kaum pribumi (yong-yong) yang berasal dari pulau dan kepulauan yang kemudian mereka menamakan dirinya sebagai Orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia asli telah tubuh menjadi sifatnya Bangsa Indonesia. Adapun, pemuda-pemuda pergerakan kebangsaan adalah sebagai bentuknya.

Setelah Kemerdekaan Bangsa Indonesia tercapai, unsur pembentuk Bangsa Indonesia telah berubah menjadi Orang-orang Bangsa Indonesia Asli ditambah dengan bangsa-bangsa asing yang telah ditetapkan menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Tetapi, sifatnya Bangsa Indonesia tidak boleh berubah. Berubahnya sifat Bangsa Indonesia akan menyebabkan hilangnya Bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, sifat Bangsa Indonesia ini akan bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.
Mengingat sesuatu yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga itu adalah suatu hukum, maka komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia Asli sebagai sifatnya Bangsa Indonesia akan menjadi sari hukumnya Bangsa Indonesia. oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia harus terbangun dari hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.

Hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga akan membentuk suatu keyakinan. Keyakinan ini adalah sesuatu yang melatarbelakangi kita untuk Bangsa Indonesia bersikap untuk melakukan suatu kegiatan. Produk dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut akan tumbuh menjadi nilainya Bangsa Indonesia. Kemudian, dari nilai yang tumbuh inilah akan dibangun aturan-aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.
Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keyakinan, nilai, dan norma adalah juga hukum. Tetapi, sifatnya secara berurutan akan berubah menjadi semakin tidak pasti, semakin tidak tetap (berubah-ubah), dan semakin belum tentu diterima oleh siapapun juga.

Norma sebagai aturan-aturan yang dibangun untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia akan bersifat tidak pasti, berubah-ubah, dan belum tentu diterima oleh siapapun juga. Sehingga, agar ada kepastian hukum, butir-butir aturan yang ada di dalam suatu norma harus dikaji ulang terhadap hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Hukum ini adalah sari hukumya Bangsa Indonesia, yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia Asli.

Dari bangunan sistem hukum diatas, keyakinan yang terbentuk dari hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga bersama-sama dengan nilai yang tumbuh dari keyakinan dan menjadi dasar dibangunnya suatu norma akan menjadi elemen moral Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakanmoral adalah suatu aturan standar yang ada dalam “tubuh kita” yang dapat bersifat subjektif atau bersifat objektif.

II.        Peran dan Fungsi Pancasila

Komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia asli merupakan sifat Bangsa Indonesia yang terbentuk sejak Bangsa Indonesia terlahir. Sifat ini bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Sehingga, sifatnya Bangsa Indonesia tersebut telah tumbuh menjadi sari hukumnya Bangsa Indonesia.
Hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga adalah merupakan standar dari keseluruhan bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai standar, hukum ini akan menstandarkan keyakinan Bangsa Indonesia yang beraneka ragam, sehingga diperoleh keyakinan standar bangsa yang disebut Pancasila.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan keyakinan standar yang akan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan sifatnya Bangsa Indonesia, yang telah menjadi sari hukumnya Bangsa Indonesia. Sehingga, dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia.

Sebagai keyakinan standar, Pancasila juga akan berfungsi sebagai falsafah bangsa. maknanya, falsafah Bangsa Indonesia adalah keyakinan standar yang di standarkan dari keyakinan yang beraneka ragam oleh hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.
Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah merupakan sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia kepada setiap sila-sila di dalam Pancasila. Yaitu, sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia kepada: (1) Tuhan Yang Maha Esa; (2) Manusia yang adil dan beradab; (3) usaha untuk tetap menjaga keutuhan Bangsa Indonesia; (4) Rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin yang selalu menambah ilmu pengetahuannya dalam kebijaksanaan lembaga bangsa/ lembaga negara untuk mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena Pancasila adalah falsafah bangsa atau sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia, maka Pancasila pun akan berfungsi sebagai dimensi. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia harus mampu membangun ukuran-ukuran untuk mematerialkan dimensi Pancasila tersebut.

Mengingat falsafah bangsa adalah keyakinan standar yang distandarkan dari keyakinan bangsa yang beranekaragam oleh hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga, maka falsafah bangsa adalah merupakan standar. Pancasila sebagai falsafah bangsa akan menghasilkan UUD 1945 sebagai standar nilai Bangsa Indonesia di dalam menegakkan Negara Republik Indonesia.

Sebagai standar, falsafah bangsa akan menstandarkan nilai yang tumbuh dan terbangun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperoleh standar nilai dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Standar nilai yang terbangun dari aktivitas yang dikerjakan akan bermula dari standar nilai budaya, yang disebut Kreativisme. Kreativisme akan menghasilkan standar nilai hukum yang disebut Gotong Royong. Kemudian, standar nilai sosial yang distandarkan oleh Gotong Royong dari pola interaksi sosial yang terbangun disebut Mufakat. Mufakat ini akan menstandarkan dinamika politik yang tumbuh dan berkembang, sehingga diperoleh standar nilai politik Bangsa Indonesia yang disebut Musyawarah. Pembangunan ekonomi bangsa dengan Musyawarah akan menghasilkan standar nilai ekonomi, yang disebut Lumbung. Lumbungi kemudian akan menstandarkan pengembangan lingkungan, sehingga diperoleh standar nilai lingkungan, yang disebut Sistem Tanah Adat.

Oleh karena itu, ukuran-ukuran yang harus dibangun untuk mematerialkan dimensi Pancasila meliputi:(1) Kreativisme; (2) Gotong royong; (3) Mufakat; (4) Musyawarah; (5)Lumbung; (6) Sistem Tanah Adat. Alat-alat ukur tersebut harus teralokasikan di dalam Sistem Tata Ruang sebagai norma standar Bangsa Indonesia. sehingga, pembangunan untuk mencapai Indonesia adil dan makmur dapat secara rinci terkukur. Dengan kata lain, ke delapan terminologi yang digunakan dari Pancasila hingga Sistem Tata Ruang dapat disebut sebagai Koridor 8 Standar Moral dan Etika Bangsa.

III.       Realitas Kondisi Kehidupan Bangsa dan Negara

Berdasarkan keberadaan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengindikasikan bahwa seakan-akan NKRI terbangun dari negaranya dulu lahir, baru bangsanya terbentuk kemudian. Ini adalah bertentangan dengan realitas sejarah perjalanan Bangsa Indonesia yang sebenar-benarnya. Sehingga, kondisi ini telah menyebabkan bangunan sistem hukum yang terbangun berbeda dari yang seharusnya. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia telah tersesat di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak tanggal 18 Agustus 1945.

Kesesatan ini, pada akhirnya, tidak mampu menggunakan dan menjalankan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila yang seharusnya menjadi falsafah bangsa tidak pernah terealisasi menjadi suatu sikap keberpihakan kita sebagai bangsa secara jelas. Oleh karenanya, ukuran-ukuran dimensi Pancasila pun tidak pernah terbangun di dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai Indonesia adil dan makmur.

Maknanya, Bangsa Indonesia telah hidup dengan menggunakan sistem bangsa-bangsa lain yang secara historis berbeda, baik secara budaya, secara hukum, secara sosial, secara politik, secara ekonomi, dan secara lingkungan. Akhirnya, harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa
Indonesia Asli yang dicita-citakan oleh Sumpah Pemuda hingga sekarang tidak pernah terangkat.

PENUTUP

Pancasila dan UUD 1945 di dalam bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia adalah merupakan standar moral Bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai keyakinan standar dan sebagai standar nilai secara berurutan. Agar Bangsa Indonesia tetap ada hidup sepanjang zaman dan NKRI tetap kokoh, maka Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia harus dikembalikan dan ditegakkan, sehingga Pancasila sebagai falsafah bangsa akan terealisasi menjadi sikap keberpihakan yang jelas dari kita sebagai anak bangsa. Pada akhirnya, dimensi Pancasila akan terbangun dan menjadi kenyataan untuk mencapai Bangsa Indonesia yang Pancasilais, adil, dan makmur. Semoga!!! 

WANITA; SANG PENEMU BEGRIP KEHIDUPAN

(Kado Ulang Tahun Buat Ibu)

Esay : Junet Haryo Setiawan Dolot**“

Wanita/Ibu ialah penemu begrip kehidupan, ia sempurnakan masa… dan mengisi dunia dengan gagasan-gagasannya. Wanita/Ibu adalah barisan inti pada antrian panjang minyak dan sembako, wanita ialah pelaku penderita media kita. Wanita adalah sahabat setia air mata”Terlepas jauh dari pembicaraan tentang asal-usul ide/gagasan yang selalu menjadi obyek utama dari filsafat, sejarah peradaban manusia telah mencatat kaum perempuan sebagai subyek utama yang mula-mula mewujudkan gagasan-gagasannya di dalam kehidupan manusia. Ironisnya, gagasan itu justru muncul pada saat kondisi begitu keras dan ganas menghimpit dirinya.Tulisan ini merupakan kumpulan dari jabaran atas potongan-potongan informasi yang penulis dapatkan pada saat duduk di bangku SLTA. Cerita ini adalah sebuah parable yang tidak ada sedikitpun niat untuk mengina ataupun melecehkan kaum perempuan. Tentu masih sangat jauh dari kesempurnaan.Jika kita tarik pendulum waktu, maka kita akan menemukan suatu simpul sejarah yang kiranya layak untuk dibicarakan sebagai upaya dalam rangka menghargai serta memaknai keberadaan kaum perempuan yang makin hari semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.Fase Masyarakat Nomaden Fase ini telah menjadi awal yang baik untuk memulai pencatatan tentang penderitaan, penindasan terhadap kaum perempuan yang berbanding lurus dengan ide gagasan yang digulirkan kemudian. Dari sini, kita akan mencoba memahami kisah keluarga primitive yang selalu membayangi penulis di jaman kemajuan ini. Ya.. Pada fase masyarakat berpindah-pindah ini kaum perempuan berperan sebagai pengasuh anak, sedangkan sang suami pergi berburu dan menangkap ikan untuk menghidupi keluarganya selama berhari-hari lamanya. Kita kemudian bisa membayangkan bagaimana derita seorang perempuan yang harus merawat anaknya dengan baik serta menjamin keselamatan anaknya serta dirinya sendiri dari keganasan hutan belantara yang penuh dengan marabahaya.Untuk melindungi diri dan anaknya dari udara yang begitu panas ia menata daun-daun dan cabang-cabang pepohonan hingga menyerupai rumah. Demikian pula agar selamat dari ancaman hewan buas, ia membikin api unggun sekaligus sebagai penerang dari kegelapan yang meliputinya. Tidak hanya itu, pada saat larut malam ketika dingin mulai menyengat tubuh ia harus berfikir lagi tentang suatu cara yang mampu melindungi anaknya dari udara yang dingin. Ia mendapati kulit hasil buruan suaminya yang mulai kering iapun lantas melubangi serta merajutnya dengan ulang-tulang tajam hewan buruan tersebut hingga menyerupai bentuk baju. Demikian pula sang suami. iapun berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya dengan tombak tumpul dari batu dan bilah bambu. Meski ia berjuangpergi berjuang hingga berhari-hari dibawah terik matahari dan dinginnya malam juga belum tentu mendapatkan apa-apa yang dibutuhkannya pada saat pulang kerumah beberapa hari kemudian.Penderitaan ini mereka alami selama beratus sampai beribu tahun hingga timbul anggapan bahwa itulah kehidupan yang paling maju pada zamannya. Sang suamipun terus melakukan perburuannya hingga kegiatan itulah yang menjadi mata pencaharian masing-masing keluarga.Tidak ada perkampungan yang berlangsung lama, sebab ia hidup menyesuaikan keadaan. Dimana banyak perburuan, disana ia menetap sementara. Kaya dan miskin tidak diukur dengan uang atau seberapa besar ia mampu membeli perhiasan-perhiasan.Kaya dan miskin diukur dari kesabaran serta kesungguhannya melawan kehidupan. Hingga suatu hari sang suami membawa pulang beberapa hewan buruan dan terdapat seekor rusa yang terluka parah dan perempuan merawatnya hingga sang rusa hidup dengan baik dan beranak pinak. Maka sejak saat itu berakhirlah fase nomaden berganti dengan zaman beternak.Fase Masyarakat BeternakDidalam fase ini sang perempuan bertugas memelihara anak dan juga hewan-hewan ternaknya serta dituntut untuk menyediakan makanan bagi suaminya pada saat pulang kerumah, sedangkan sang suami pergi mencari makan ternak.Kenyataan ini pun dilakukan selama bertahun-tahun lamanya hingga beternak telah menjadi mata pencaharian masing-masing keluarga. Begrip awal strata social mulai Nampak manakala masih banyak terdapat keluarga yang belum memulai menggeluti dunia peternakan.Sampailah pada musim semi dimana sang perempuan menemukan benih tumbuhan yang tumbuh dibawah sisa-sisa makanan ternaknya dimana ia ada dari sisa biji-bijian yang tidak habis dimakan ternaknya. Kemudian ia (sang istri) mencoba memindahkannya sampai tumbuhan itu tumbuh menjadi besar. Sempurnalah fase ini dimana mereka kemudian bercocok tanam.Fase Msyarakat Bercocok Tanam & Masyarakat IndustriKegiatan bercocok tanam mulai dikenal oleh masyarakat pada saat itu sehingga mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam sembari terus mengembangkan usaha peternakannya. Kwalitas hidup mereka mulai meningkat setelah ratusan bahkan ribuan tahun ia bergelut melawan sulitnya kehidupan. Pada fase ini, strata social tampak semakin sempurna manakala tidak semua orang bercocok tanam.Pada saat musim hujan datang sang istri menemukan jejak kaki suaminya di tanah yang mulai mongering. Jejak sebentuk telapak kaki itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya masyarakat industri/kerajinan yang memngolah tanah liat menjadi perabotan rumah tangga. Pada fase industri itulah system barter mulai diterapkan oleh masyarakat. Binatang ternak ditukar dengan buah-buahan, buah-buahan ditukar dengan hasil kerajinan dan sebagainya hingga menjadi barang-barang yang kita pkai hari ini.Catatan : Perempuan ialah penemu begrip :Rumah ; kayu, semen, pasir, besi, beton, genteng, tegel, keramik, marmer, plafon, meja, kursi, seng, asbes, dan seluruh pernik yang melengkapi sebuah rumah lahir dari gagasan seorang.Pakaian : jas, piyama, kemeja, rok, celana, celana dalam, kutang/bra, kancing baju, cemiti, jarum, benang, kaos, selimut, dan semua bentuk, jenis busana yang membalut tubuh telah lahir dari gagasan seorang perempuan. Peternakan : Segala bentuk kegiatan dan usaha peternakan muncul dari gagasan cemerlang seorang perempuan.Cocok tanam ; segala jenis benih tanaman, segala jenis pupuk, segala jenis hama, segala jenis metoda bercocok tanan, segala jenis alat-alat pertanian dan seluruh komponen yang berkaitan dengan pertanian diawali oleh gagasan cemerlang seorang perempuan.Perindustrian ; Jika tidak ada perempuan, maka kita akan kebingungan mencari bahan untuk bercerita tentang bagaimana tiba-tiba ada parik-pabrik tinggi pencakar langit yang menghasilkan berbagai komoditas untuk kehidupan. Dan sampai hari ini mungkin kita tidak mengenal yang namanya uang.Fase Reformasi Pada fase ini, perempuan bertugas diantaranya ;Mengantri Minyak TanahMengantri SembakoMenagandung Anak orangMemasakMengurus AnakMelayani SuamiBersolekMenyandarkan hidup pada laki-laki yang tebal dompetnyaDuduk-duduk di pelataran hotel sembari menjajakan tubuhnyaMelayani rekan-rekan lelakinya duduk di sudut-sudut cafĂ© remang, club-club malam hingga warnet bersekatMemanjakan kelamin laki-laki hidung belangMenjadi TKI di negeri orangMemakai pakaian-pakaian yang nyaris telanjangDst. Sedangkan laki-laki bertugas ;1. Menambah beban penderitaan kaum perempuan dengan segala ulahnyaCatatan :SEMUA CERITA MASA LALU ITU IALAH BOHONG BESAR YANG KEHILANGAN BUKTI DARI SUBJEKNYA SENDIRI DI HARI INI… ???Menjadi tugas kita semua mengambalikan harkat dan martabat kaum perempuan melalui media dan metoda yang benar dan dibarengi dengan kesungguhan, bukan dengan sekedar wacana gender, undang-undang, bagi-bagi bunga dan ucapan selamat hari ibu. Bangsa Ini berharap lebih dari sosok kartini… dambaan wanita Indonesia. Tetapi niat yang sungguh-sungguh untuk terus menggali pengetahuan dan mempraktekkannya dalam kehidupan hidup sebagai wanita normal tidak dikurangi (merendahkan dirinya, martabat, dan kehormatannya dengan sikap dan tingkah lakunya sendiri) dan juga tidak dilebih-lebihkan.…………… SELAMAT HARI IBU …….………

HANYA DENGAN REVOLUSI

HANYA DENGAN REVOLUSI, KEADAAN BISA BERUBAH. REVOLUSI ADALAH MENJEBOL DAN MEMBANGUN! SAAT INI ADALAH TAHUN MENYEREMPET BAHAYA.

Oleh : Sukmadji Indro Tjahyono
Bung Karno : 
« Revolusi itu berarti
menjebol dan membangun ! »

Menyambung tulisan « Bangsa Indonesia perlu meneruskan revolusi !!! » beberapa waktu yang lalu, berikut ini disajikan kutipan-kutipan dari pidato Bung Karno pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1964 (artinya 1 tahun sebelum terjadinya peristiwa G30S) yang pernah terkenal dengan judul « Tahun Vivere Pericoloso »  disingkat TAVIP (hidup secara berbahaya, bahasa Italia).
Bagi mereka yang pernah mendengar (atau membaca) pidato « Tahun Vivere Pericoloso » akan melihat bahwa Bung Karno memang satu-satunya pemimpin Indonesia yang betul-betul kranjingan untuk mengajak  bangsa Indonesia menjadikan diri sebagai bangsa revolusioner dengan melakukan Revolusi terus-menerus¸ demi kepentingan rakyat banyak.
Dalam satu pidato 200 kali kata Revolusi
Kranjingannya atau gandrungnya Bung Karno kepada kerevolusioneran bangsa Indonesia ini tercermin dalam banyak sekali  pidato-pidatonya (atau karya-karyanya). Boleh dikatakan bahwa Bung Karno-lah satu-satunya pemimpin Indonesia yang telah mencurahkan banyak tenaga dan fikirannya supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menempuh perjuangan revolusioner dan mempunyai cita-cita dan watak patriotisme yang tinggi dalam mengabdi kepada tanah-air dan bangsa.
Salah satu contohnya yang tipikal dan jelas  (serta kuat !)  sekali menunjukkan siapakah Bung Karno, bagaimana sikapnya terhadap Revolusi, apa hukum-hukum Revolusi menurutnya, adalah pidatonya « Tahun Vivere Pericoloso » tersebut.  Dalam satu pidatonya yang ini saja, Bung Karno menyebutkan kata-kata Revolusi  (atau revolusioner) sebanyak lebih dari 200 kali. Sungguh, luar biasa !
Bagi semua orang yang masih juga mempunyai fikiran bahwa Revolusi yang selalu dianjurkan Bung Karno kepada bangsa Indonesia adalah sesuatu yang menakutkan, yang selalu merupakan tindakan yang berdarah-darah, atau kegiatan yang hanya bunuh-membunuh, atau pembrontakan  dan amuk-amukan yang sembarangan saja,  dan pengrusakan yang hanya menimbulkan anarchi atau kekacauan,  seyogianya berusaha membaca atau mempelajari  (dengan baik-baik) karya-karya Bung Karno. Bukan, bukan, dan sekali lagi bukan hal-hal negatif yang begituanlah yang menjadi ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno.
Dengan  membaca karya-karyanya (dan mendengarkan pidato-pidatonya) kita semua akan mengerti bahwa Revolusi yang dikobarkan dan digemuruhkan Bung Karno  bersama-sama rakyat Indonesia selama bertahun-tahun adalah mobilisasi rakyat Indonesia untuk menempuh patriotisme kerakyatan, nasionalisme revolusioner, dan internasionalisme, yang semuanya ditujukan untuk menghilangkan « exploitation de l’homme par l’homme » (pemerasan manusia oleh manusia) dan « exploitation des nations par  les nations «   (pemerasan bangsa-bangsa oleh bangsa-bangsa).  Tujuan Revolusi yang begitu besar, begitu luhur dan begitu indah inilah yang menjadi tujuan Bung Karno bersama pendukung-pendukungnya.
Dalam pidato « Tahun Vivere Pericoloso » (dapat dibaca di buku Dibawah Bendera Revolusi, jilid II, hal 559 – 598) terdapat banyak kalimat-kalimat atau ungkapan Bung Karno yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh semua orang yang ingin menilai dan menghormatinya sebagai seorang tokoh revolusioner yang sungguh-sungguh besar.
Oleh karena itu, akan diusahakan tidak lama lagi adanya  tulisan-tulisan  yang lain, yang menyajikan kutipan-kutipan pidato Bung Karno tentang Revolusi, yang tidak atau belum bisa disajikan kali ini, mengingat banyaknya atau panjangnya. Dalam tulisan kali ini baru bisa didahulukan kutipan mengenai enam hukum-hukum Revolusi, yang lengkapnya  adalah seperti yang di bawah ini :
Enam hukum-hukum Revolusi menurut Bung Karno
Kata Bung Karno : »Apa hukum-hukum revolusi itu ? Hukum-hukum Revolusi itu, kecuali garis-besar romantika, dinamika, dialektika yang sudah kupaparkan  tadi, pada pokoknya adalah :
Pertama,  Revolusi mesti punya kawan dan lawan, dan kekuatan-kekuatan Revolusi harus tahu siapa kawan dan siapa lawan ; maka harus ditarik garis-pemisah yang terang dan harus diambil sikap yang tepat terhadap kawan dan terhadap lawan Revolusi ;
Kedua, Revolusi yang benar-benar
Revolusi bukanlah « revolusi istana «  atau « revolusi pemimpin », melainkan Revolusi Rakyat ; oleh sebab itu, maka Revolusi tidak boleh « main atas » saja, tetapi harus dijalankan   dari atas dan dari bawah ;  (huruf miring dari teks aslinya  Pen.)
Ketiga, Revolusi adalah simfoninya destruksi dan konstruksi, simfoninya penjebolan dan pembangunan, karena destruksi atau penjebolan saja tanpa konstruksi atau pembangunan adalah sama dengan anarchi, dan sebaliknya ;  konstruksi atau pembangunan saja tanpa destruksi atau penjebolan berarti kompromi, reformisme
Keempat, Revolusi selalu punya tahap-tahap ;  dalam hal Revolusi kita :  tahap nasional-demokratis dan tahap Sosialis,  tahap yang pertama meretas jalan buat yang kedua, tahap yang pertama harus dirampungkan dulu, tetapĂ® sesudah rampung harus ditingkatkan ke tahap yang kedua  -- inilah dialektik Revolusi ;
Kelima, Revolusi harus punya Program yang jelas dan tepat, seperti dalam Manipol kita merumuskan dengan jelas dan tepat : (A) Dasar/tujuan dan Kewajiban-kewajiban  Revolusi Indonesia ; (B) Kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia ; (C) Sifat revolusi  Indonesia, (D) Hari depan Revolusi Indonesia ; dan (E) Musuh-musuh Revolusi Indonesia. Dan seluruh kebijaksanaan Revolusi harus setia kepada Program itu ;
Keenam, Revolusi harus punya sokoguru yang tepat dan punya pimpinan yang tepat, yang berpandangan jauh–kemuka, yang konsekwen, yang sanggup melaksanakan tugas-tugas Revolusi sampai pada akhirnya, dan Revolusi juga harus punya kader-kadernya yang tepat pengertiannya dan tinggi semangatnya.
Demikianlah hukum-hukum Revolusi » (Kutipan panjang selesai, dari DBR halaman 572-573)

Seruan Bung Karno masih relevan untuk sekarang

Hukum-hukum Revolusi yang diungkapkan Bung Karno seperti tersebut di atas menunnjukkan dengan jelas sekali kepada kita semua bahwa ia benar-benar memang tokoh politik revolusioner, yang mempunyaii fikiran-fikiran progressif dan mengandung ciri-ciri Marxisme.
Ungkapannya bahwa Revolusi yang benar-benar Revolusi bukanlah « revolusi istana » atau « revolusi pemimpin » dan bahwa  Revolusi tidak boleh « main atas » saja, tetapi harus dijalankan   dari atas dan dari bawah adalah  fikiran revolusioner yang contoh-contohnya bisa dilihat  sekarang (antara lain ) di Revolusi  China, Vietnam, Kuba, Venezuela, Bolivia, Ekuador
Ketika Bung Karno mengatakan bahwa Revolusi adalah simfoninya destruksi dan konstruksi atau simfoninya penjebolan dan pembangunan ia dengan tepat dan juga  bagus sekali memakainya untuk menghadapi situasi negara dan bangsa kita pada waktu itu, yang memang  masih memerlukan banyak sekali penjebolan dan pembangunan.
Alangkah masih relevannya ungkapan Bung Karno  itu kalau dihubungkan dengan situasi negara dan bangsa kita dewasa ini !!! Begitu banyak yang harus sama-sama di-destruksi (dijebol) dan di-konstruksi (dibangun) oleh bangsa kita  Terlalu banyak kebrengsekan dan kebusukan yang melanda hampir di seluruh bidang yang harus dijebol untuk kemudian dibangun kembali demi kepentingan rakyat banyak.

Mengenai tahap-tahap Revolusi, Bung Karno juga amat jelas merumuskannya dengan  mengatakan bahwa  untuk  Revolusi kita perlulah dirampungkan dulu  tahap yang pertama , yaitu Revolusi nasional demokratis yang meretas jalan buat tahap yang kedua , yaitu tahap Sosialis. Inilah jalan yang harus kita tempuh bersama, menurut pandangan jauh Bung Karno.
Jadi, seperti yang sering dinyatakannya dalam berbagai kesempatan, Bung Karno adalah - pemimpin Indonesia yang jelas-jelas menganjurkan jalan Sosialisme untuk hari kemudian bangsa dan negara Indonesia.
Situasi dewasa ini  yang penuh dengan kebejatan moral
Seperti sudah disebutkan diatas, pidato « Tahun Vivere Pericoloso » adalah pidato Bung Karno yang penuh dengan kata-kata Revolusi, yang diutarakannya secara menggebu-gebu, menggeledeg, menggelora dan berkobar-kobar. Meskipun dalam pidato-pidatonya yang lain ia juga bicara banyak tentang Revolusi, namun yang kali ini adalah yang paling menonjol.
Oleh karena itu adalah sangat penting bagi kita semua, terutama yang mau ikut dalam usaha bersama dalam perjuangan besar-besaran yang oleh Bung Karno dirumuskan dengan  kata-kata Revolusi (yang berarti penjebolan dan pembangunan) untuk menghayati ajaran-ajaran revolusionernya, dan berusaha bersama-sama mewujudkannya dalam praktek.
Seruan Bung Karno kepada bangsa Indonesia (waktu itu) untuk mengobarkan terus-menerus Revolusi, pada dasarnya berlaku juga bagi kita semua dewasa ini, kalau kita memang benar-benar ingin melakukan perubahan besar-besaran dan fundamental di segala bidang, dengan terus-menerus mengadakan penjebolan dan pembangunan.
Situasi negara dan bangsa kita dewasa ini sudah demikian rusaknya  dan busuknya, dengan melandanya kebejatan moral dan kemerosotan akhlak serta kebusukan iman (terutama di kalangan elite atau atasan) , sehingga tidak mungkin bisa diatasi atau diperbaki dalam waktu dekat dan dengan tindakan-tindakan yang hanya merupakan tambal sulam saja.

Revolusi rakyat dari dari atas dan dari bawah
Begitu besarnya kerusakan dan parahnya pembusukan itu sehingga tidak adalah pemikiran  atau tindakan, dari pemimpin Indonesia yang mana pun atau partai politik yang mana pun yang mampu memperbaikinya. Inilah yang sudah terjadi selama ini, dan juga akan tetap terjadi di masa depan,  kecuali dengan Revolusi, Yaitu Revolusi yang berupa penjebolan dan pembangunan (destruksi dan konstruks), yang dilakukan dengan rakyat, atau dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan juga dari atas dan dari bawah, seperti yang diajarkan oleh Bung Karno.
Namun, Revolusi yang harus dilancarkan  bersama-sama oleh sebagian terbesar rakyat kita itu bukanlah soal yang gampang dan  bisa dilakukan sembarangan saja. Enam hukum-hukum revolusi yang dikemukakan Bung Karno tersebut di atas merupakan pedoman penting bagi kita semua, di samping perlunya kita terus mempelajari juga ajaran atau pengalaman dari tokoh-tokoh  revolusioner besar dunia lainnya beserta pelaksanaan perjuangan mereka.
Kiranya kita semuanya menyadari bahwa  pekerjaan atau tugas  Revolusi yang harus diselesaikan bangsa adalah berat dan besar, dan juga rumit sekali. Sebab,  yang perlu dijebol, diganti, atau dirobah adalah amat banyak. Di antaranya adalah bertumpuknya  segala hal-hal negatif dan menyengsarakan rakyat yang sudah dilakukan rejim militer Suharto selama 32 tahun, dan sisa-sisanya  masih diteruskan sampai sekarang.
Beratnya dan besarnya serta rumitnya pekerjaan Revolusi yang harus diselesaikan bangsa kita ini disebabkan karena segala kebusukan dan keburukan yang merugikan kehidupn rakyat itu dibela atau dipertahankan oleh  berbagai macam sisa-sisa Orde Baru beserta simpatisan-simpatisannya yang masih terdapat di mana-mana beserta segala macam kekuatan reaksioner lainnya yang anti-Bung Karno dan anti-kiri.  Karenanya, kekuatan anti-Revolusi ini adalah amat besar dan kuat sekali.
Penggalangan front yang seluas-luasnya untuk Revolusi
Mengingat  itu semuanya, maka segala jalan dan usaha perlu ditempuh oleh semua kalangan dan golongan yang menginginkan terjadinya perubahan besar dan fundamental di negeri kita, untuk menggalang bersama-sama berbagai macam front atau persekutuan atau aliansi (walaupun sementara)   yang luas dan kuat guna menghadapi kekuatan anti-Revolusi.
Semua peserta dalam perjuangan besar ini harus berusaha mentrapkan enam hukum-hukum Revolusi yang sudah dirumuskan Bung Karno dan memperhatikan semua unsur dan syarat-syaratnya (siapa kawan dan lawan, sifat Revolusi rakyat, dilaksanakannya Revolusi dari atas dan dari bawah, simfoninya penjebolan dan pembangunan, tahap-tahap Revolusi sampai tahap Sosialis, Program Revolusi yang tepat, pentingnya sokoguru dan pimpinan yang tepat  dan berpandangan jauh, dan kader-kader yang bersemangat tinggi.
Untuk bisa terbangunnya kekuatan besar yang berupa pendukung, pendorong atau penggerak Revolusi yang demikian ini dibutuhkan waktu yang panjang , banyak tenaga dan fikiran, dan pengorbanan-pengorbanan  yang tidak sedikit. Penggalangan kekuatan  revolusioer ini bisa dilakukan melalui  berbagai cara atau jalan dan dengan macam-macam bentuk, antara lain  mengadakan aksi-aksi untuk membela kepentingan rakyat dan memperjuangkan tuntutan massa luas demi kehidupan lebih baik, dan dengan gerakan-gerakan untuk melawan segala macam penindasan oleh bangsa sendiri maupun bangsa asing,.
Segala macam aksi atau kegiatan revolusioner untuk membela kepentingan rakyat ini merupakan cara penting untuk meningkatkan kesedaran massa rakyat untuk mendukung revolusi dan juga langkah penting sekali untuk mempersiapkan pelaknsanaan revolusi. Kesedaran politik revolusioner yang tinggi dari massa rakyat banyak (terutama dari kalangan buruh, tani, rakyat miskin umumnya) adalah syarat bagi berhasilnya revolusi.  
Jumlah rakyat yang sudah dirugikan  -- dengan  berbagai bentuk dan cara -- oleh pemerintahan Orde Baru adalah amat besar, yang terdiri dari macam-macam golongan (jadi  bukan hanya golongan komunis saja,  melainkan juga dari golongan-golongan lainnya, termasuk golongan Islam). Demikian juga mereka yang jadi korban politik neo-liberalisme yang dianut pemerintahan dewasa ini, termasuk kalangan menengah (pengusaha kecil dll). Mereka ini semualah yang perlu dipersatukan di bawah bendera revolusi.
Sekali lagi, berdasarkan pengalaman jatuh-bangun  dan kegagalan yang sudah berkali-kali, yang sudah dilalui selama  lebih dari 40 tahun sejak pemerintahan Suharto, dan tidak adanya perspektif lainnya untuk menyetop proses kemerosotan dan pembusukan lebih lanjut, maka makin jleaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali jalan Revolusi yang sudah ditunjukkan oleh Bung Karno.
Yaitu jalan destruksi dan konstruksi atau jalan penjebolan dan pembangunan yang dilakukan terus-menerus, demi kepentingan rakyat banyak dan demi  Negara yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno lainnya.
Paris, 30 Juli  2010
  1. Umar Said

Pancasila, mengungkap tabir diri sejati...........

Oleh Pengamat Politik pada 02 Juni 2011 jam 12:39
Ketuhanan, konon katanya, teman(yang tidak mau disebut namanya) dari Ir. soekarno yang menggagas lahirnya pancasila adalah orang sunda, kata "Ketuhanan", berasal dari bahasa sunda, yang kalau disundakan menjadi "Kapangeranan".

Konfiks "Ka-an" dari kata "Kapangeranan" atau Konfiks "Ke-an" dari kata "Ketuhanan", mengandung makna "disertai" yang dalam sundanya adalah "diterapan", namun tidak langsung menjadi "disertai Tuhan", tapi lebih memiliki makna "disertai Kekuasaan Tuhan" dan jika digali akan lebih dalam lagi maknanya.
Mengapa dikatakan "Kekuasaan Tuhan", tidak langsung disandingkan dengan kata "Tuhan"? Alasanya, terhadap Tuhan, dibatasi oleh Keterangan yang menyatakan "Dzat laisa kamislihi syaeun" (Yang maha Esa). Namun Terhadap "Kekuasaan Tuhan" kita bisa lihat langsung banyak macamnya kekuasaan yang dimiliki Tuhan.

Kemanusiaan, mirip penjelasan Ketuhanan di atas, kata "Kemanusiaan" berasal dari bahasa sunda "Kamanusaan", yang Konfiks "Ka-an" atau "Ke-an"-nya mengandung makna disertai. kata "Kemanusiaan" sendiri mengandung makna "disertai manusia". Manusia ialah mahluk milik Tuhan, yang menyertai sesuatu. Manusia dari waktu ke waktu silih berganti, ada yang lahir ada pula yang meninggal. Namun Siapakah yang mengalami kelahiran dan juga kematian? Ialah yang Ketuhanan dan yang Kemanusiaan. Ialah Diri sejati masing-masing Pribadi.

Persatuan, Bersatunya Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pribadi masing-masing, dibarengi dengan dasar penerapan budi pekerti luhur berdasarkan Kebenaran hukum-hukum milik Tuhan, tetap berawal pada lingkup yang sederhana yaitu pribadi, keluarga kemudian masyarakat luas.

Konfiks "Ke-an" dari kata Kerakyatan dan keadilan, masih mengandung makna "disertai". Namun siapa yang disertai "rakyat" dan "adil"? Ialah pribadi masing-masing diri. Jika ia(setiap pribadi) menyadari sebagai "rakyat" ia akan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan(sesuatu yang benar dan bijak yaitu kebenaran menurut hukum Tuhan bukan hukum "semau gue"). Dan Sifat Adil pun menyertai setiap diri, Tidak hanya mementingkan kehidupan di dunia, namun harus pula dipikirkan kehidupan "kelak" setelah mengalami kematian. Akan menuju tempat yang mana, itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan selama di dunia.

Sila-sila dari pancasila, semua menyangkut pribadi-pribadi/individu-individu yang kemanusiaan juga ketuhanan. Inilah yang menjadi dasar pelajaran Budi pekerti luhur. Berawal dari diri sendiri melebar ke pribadi lainnya dan lingkungan sekitar.

Pancasila bukanlah sebuah program pemerintah, namun sosialisasi pancasila sebagai pedoman berbudi pekerti luhur bisa dijadikan program Pemerintah dari sebuah negara besar seperti Indonesia. Tidaklah elok, menujuk pihak lain selain pribadi untuk melaksanakan Pancasila, sementara diri pribadinya tidak ber-Pancasila.

Dari uraian di atas, cukup jelas bahwa Pancasila ditujukan kepada setiap diri/individu (apapun agama yang dianutnya) di sebuah negara besar seperti Indonesia. Juga merupakan pedoman bagi setiap orang untuk berprilaku, beretika, besopan santun dan bermasyarakat dengan budi pekerti yang luhur.

Pancasila tidak hanya sekedar untuk di Indonesia namun untuk setiap pribadi kemanusiaan dan ketuhanan di dunia ini.

Mudah-mudah sedikit pemahaman ini, menjadi pembuka jalan pemahaman juga pengertian yang lebih dalam lagi.

Demokrasi Makna Surutnya Pondasi NKRI

(Refleksi Kritis Pemilu 2009)
Oleh :
Junet Haryo Setiawan)*
“Orang-orang GOLPUT seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini”
(Hj. Megawati Suekarno Putri )
Demikianlah ungkapan yang disampaikan Ketua DPP PDIP Megawati Suekarno Putri di Ambon beberapa pekan lalu. Pernyataan tersebut disatu sisi setidaknya menunjukkan bahwa Golongan Putih adalah sumber dari keterpurukan, kehancuran sistem, pelanggaran Undang-undang serta semakin menguatkan dam melegitimasi keberadaan demokrasi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dilain sisi, keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan PILKADA dan PEMILU dengan menjadi pemilih seharusnya menjadi salah satu syarat untuk menjadi warga negara Repubik Indonesia. Suatu hal yang patut untuk kita kaji lebih mendalam demi kemajuan seluruh aspek kehidupan. 
Saat ini pemilu sudah diambang pintu, seluruh element yang ada (rakyat, calon excutiv, legislatif dan team pemenangannya) bersatu padu bergandengan tangan bahu membahu melanggengkan demokrasi yang diyakini sebagai “dewa penyelamat” Bangsa ini (Indonesia) dengan berbagai strateginya. Bukan merupakan sebuah legitimasi atas Golongan Putih yang sudah menjadi fenomena, akan tetapi sebagai warga negara yang peduli nasib Bangsa, kita dituntut untuk tahu bagaimana dan akan kemana Bangsa ini agar kelak kita tidak menjadi tahklit buta. Faktanya masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu menahu soal sistem di Negara ini. Ketidak tahuannya itulah yang kemudian melegitimasi sikap skeptisnya akan sebuah sistem yang sedang berjalan. Sebab mereka berfikir bahwa sistem tidak lagi berfihak kepada kaum kecil yang notabene tertindas.
Tinjauan Historis
Kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI di masa sekarang dan masa yang akan datang merupakan kesinambungan dari kehidupan Bangsa-Bangsa pada masa-masa yang lalu yang telah mengerucut pada Sumpah Pemuda sebagai hari lahirnya Bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat yang sadar akan sejarah, kita semua tahu bahwa proses musyawarah mufakat telah digunakan di dalam melahirkan Bangsa Indonesia tersebut.
Proses Musyawarah-Mufakat telah membentuk sifat Bangsa Indonesia yang mendasari kelahiran Bangsa ini. Setiap individu Bangsa Indonesia yang menggulirkan Sumpah Pemuda harus memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang Indonesia Asli (OIA). Pada akhirnya, komitmen tersebut menjadi sifatnya orang-orang Bangsa Indonesia asli. Sifat ini kemudian, berfungsi sebagai kekuatan untuk merebut Indonesia merdeka. Sehingga, Pancasila, yang telah disepakati melalui proses Musyawarah-Mufakat sebagai dasar Indonesia merdeka, adalah merupakan sifatnya Bangsa Indonesia.
Begitu juga, teks proklamasi yang telah menghantarkan Bangsa Indonesia merdeka telah disusun dan disepakati melalui proses Musyawarah-Mufakat. Lebih jauh lagi, Preambule Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan batang tubuhnya sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil dari proses Musyawarah-Mufakat.
Proses Musyawarah-Mufakat telah melahirkan Bangsa Indonesia dan tercapainya kemerdekaan Bangsa Indonesia serta telah membentuk NKRI. Oleh karena itu, Musyawarah-Mufakat merupakan jatidiri Bangsa, sehingga proses Musyawarah-Mufakat harus menjadi metoda yang selalu digunakan di dalam menetapkan kebijakan kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI. 
Bangsa Melahirkan Negara
Berdasarkan runtut kejadian yang telah berlangsung di dalam sejarahnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah terbangun dari Bangsa Indonesia yang lahir terlebih dahulu, baru Negara Republik Indonesia terbentuk kemudian. Dengan kata lain bahwa Bangsa Indonesia adalah pondasi NKRI. Sehingga, bila Bangsa Indonesia bermasalah, maka dapat dipastikan NKRI akan bermasalah.
Tidak diakuinya kedaulatan Bangsa Indonesia oleh dunia dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 telah menyebabkan NKRI tidak dapat menggunakan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Sehingga, keberadaan NKRI belum diakui oleh Negara-Negara lain di dunia.
Setelah UUD-RIS (Republik Indonesia Serikat) disahkan pada tanggal 27 Desember 1949, Kedaulatan Bangsa Indonesia baru diakui oleh dunia. Tetapi, kemudian UUD RIS ditolak untuk digunakan, karena UUD ini dikatakan sebagai produk Belanda. Kemudian disusunlah UUD sementara yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950, yang dikenal dengan sebutan UUDS’50, sebagai Konstitusi yang sah dan berlaku untuk dasar mengatur kehidupan berBangsa dan bernegara. Tetapi, UUDS’50 mengandung pernyatan sebagai bentuk penyimpangan sejarah. Di dalam UUDS’50 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, berdasarkan keberadaan UUDS’50 dan UUD RIS menunjukkan bahwa NKRI seakan-akan terbangun dari negaranya dahulu terbentuk, kemudian Bangsanya baru terlahir. Sehingga, seakan-akan Demokrasi akan menjadi perangkat yang tepat di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.
Berdasarkan UUDS’50, PEMILU I diselenggarakan pada tahun 1955 sebagai aktivitas demokrasi dan telah menghasilkan konstituante. Konstituante diamanatkan untuk membuat konstitusi atau UUD yang akan digunakan sebagai dasar Negara republik Indonesia. Tetapi, persidangan yang telah diselenggarakan hampir 3 tahun lamanya belum juga mampu menyelesaikan tugas yang diamanatkan. Kondisi ini telah menyebabkan persatuan Indonesia terancam akan pecah. Presiden Sukarno telah mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisikan pembubaran Konstituante, kembali ke UUD 1945, dan membentuk MPRS.
Pembubaran Konstituante menunjukkan bahwa UUDS’50 tidak lagi digunakan sebagai Konstitusi Negara RI. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas demokrasi di Indonesia tidak sah lagi untuk dilaksanakan dengan kembalinya UUD 1945. Dengan kata lain, kembalinya UUD 1945 mengindikasikan bahwa aktivitas Musyawarah-Mufakat adalah perangkat yang harus digunakan di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara Bangsa Indonesia. Adapun pembentukan MPRS adalah berkaitan dengan penyiapan pembangunan infrastruktur Musyawarah-Mufakat. Tetapi, pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965, yang diawali terlebih dahulu dengan pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup oleh Aidit, pimpinan PKI, bersama teman-temannya pada tahun 1963, telah menghancurkan aktivitas Musyawarah-Mufakat. Presiden Suharto (pimpinan Orde Baru), telah mencanangkan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen setelah dapat menumpas pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas Musyawarah-Mufakat akan digulirkan kembali di dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI.
Ketidakmampuan di dalam membangun infrastruktur Musyawarah-Mufakat, pemerintah Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan aktivitas demokrasi. Hal ini ditunjukkan oleh PEMILU pertamanya yang diselenggarakan pada tahun 1971. Tetapi, pemerintah Orde Baru tidak menjalankan aktivitas demokrasi secara totalitas, karena GOLKAR tetap dipertahankan sebagai organisasi kekaryaan bukan sebagai partai.
Maknanya, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto tetap memberikan peluang aktivitas Musyawarah-Mufakat dilaksanakan. Begitu juga, dengan diubahnya setiap peringatan 17 Agustus sebagai HUT RI bukan sebagai HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa Presiden Suharto sedang mengatakan kepada Bangsa Indonesia bahwa Pancasila dan UUD’45 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Perlu kita ketahui bahwa, Pemerintah Orde Baru masih mendasarkan pada UUDS’50 di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegaranya. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa UUDS’50 adalah konstitusi yang melegitimasi aktivitas demokrasi di Indonesia. Maka, UUD 1945 sebagai landasan hukum untuk Musyawarah-Mufakat belum pernah digunakan di dalam membangun kehidupan Banga Indonesia dan NKRI hingga hari ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Bangsa yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat seharusnya dihasilkan melalui proses Musyawarah-Mufakat. Tetapi, MPR yang berfungsi sebagai Lembaga Bangsa ini belum pernah terbentuk hingga hari ini (terjadinya Kooptasi lembaga Negara terhadap lembaga Bangsa UUD P2:1). Bahkan sampai kapan pun, MPR ini tidak pernah akan terbentuk, bila demokrasi tetap dijalankan di dalam membangun kebijakan kehidupan berBangsa dan bernegara.
Belum terbentuknya MPR yang berfungsi sebaga Lembaga Bangsa melalui proses Musyawarah-Mufakat menyebabkan kehidupan Bangsa Indonesia semakin jauh dari jiwa tolong-menolong dan semakin melemahnya hubungan tali silaturrakhmi sesama anak Bangsa. Begitu juga, ikatan kekeluargaan Bangsa Indonesia pun semakin melemah. Sehingga, fungsi Bangsa Indonesia sebagai pondasi NKRI akan semakin rapuh. Kondisi ini akan menyebabkan terancamnya kesinambungan NKRI.
Oleh karena itu, semakin tumbuhnya demokrasi tidak akan memperkuat NKRI, karena akan melemahkan kehidupan Bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pondasi NKRI. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan sejarah perjuangan Indonesia merdeka, pondasi NKRI adalah Bangsa Indonesia. Bila demokrasi tumbuh semakin semarak di dalam sistem NKRI, maka kehidupan Bangsa Indonesia sebagai pondasi NKRI akan semakin surut. Muaranya kesinambungan kehidupan NKRI akan terancam.
Penguatan Sistem Musyawarah-Mufakat
Mengingat Bangsa Indonesia adalah pondasi NKRI, maka NKRI seharusnya tidak dibangun dari kekuasaan politik, tetapi harus dibangun melalui kegiatan-kegiatan ekonomi Bangsa atau rakyatnya. Sehingga, Negara Republik Indonesia tidak akan disebut sebagai pemerintahan tetapi akan disebut sebagai Permusyawaratan/Perwakilan. Oleh karenanya, Musyawarah-Mufakat akan dilaksanakan secara penuh di dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI. Sehingga, Bangsa Indonesia akan hidup semakin kuat dan NKRI akan terus hidup berkesinambungan.
Amanat Sumpah Pemuda, yang berkaitan dengan pembentukan komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-Orang Indonesia Asli, telah menjadi sifatnya Orang-Orang Bangsa Indonesia Asli. Sifat Bangsa Indonesia ini telah mendasari tercapainya Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun yang dimaksud dengan Orang-Orang Bangsa Indonesia Asli adalah terdiri dari Orang-Orang Indonesia Asli (Pribumi) dan Bangsa lain yang telah tinggal di Indonesia sebelum NKRI terbentuk dan telah sepakat memperjuangkan tegaknya sifat Bangsa Indonesia tersebut.
Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka adalah merupakan sifatnya Bangsa Indonesia. Maknanya, setiap individu Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara harus mendasarkan pada pengejawantahan Pancasila secara utuh. Peranannya sebagai sifat Bangsa, Pancasila harus berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan akan diberlakukan di seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dibangun dan akan ditetapkan sebagai hukum harus memperkuat komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-Orang Indonesia Asli. Dikarenakan fungsinya sebagai sumber dari segala sumber hukum di wilayah NKRI, Pancasila akan menjadi keyakinan standar Bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila akan menjadi falsafah Bangsa, karena definisi falsafah Bangsa adalah keyakinan standar Bangsa yang distandarkan dari berbagai macam keyakinan yang ada di dalam kehidupan Bangsa tersebut dengan hukum yang pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.
Sebagai falsafah Bangsa, Pancasila adalah merupakan sikap keberpihakan Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berBangsa dan bernegara dengan mendekatkan kebenaran relatif terhadap kebenaran absolutnya. Kebenaran relatif ini adalah suatu kebenaran yang berasal dari proses ikhtiar atas pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan, kebenaran absolut adalah kebenaran yang telah ditetapkan dan berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, setiap individu Bangsa Indonesia harus memiliki sikap keberpihakan kepada: Tuhan Yang Maha Esa, Manusia yang adil dan beradab, Usaha untuk menjaga Persatuan Indonesia, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat (Orang-Orang yang selalu menambah ilmu pengetahuannya) dalam kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan(Lembaga Bangsa/Lembaga Negara); sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat tercapai.
Sikap keberpihakan tersebut di atas harus dapat terukur dalam suatu ukuran yang pasti sebagai dimensi kehidupan berBangsa dan bernegara Bangsa Indonesia, yang disebut dimensi Pancasila. Pancasila sebagai falsafah Bangsa adalah merupakan suatu standar sifat Bangsa Indonesia. Bila standar ini menstandarkan budaya Bangsa, maka diperoleh standar nilai budaya Bangsa yang disebut kreativisme. Kemudian, kreativisme menghasilkan suatu standar nilai aturan dasar Bangsa yang disebut Gotong Royong. Mufakat sebagai standar nilai interaksi sosial akan diperoleh dari pola interaksi sosial masyarakat yang distandarkan oleh Gotong Royong. Sehingga, standar nilai dinamika politik Bangsa yang akan berkembang disebut Musyawarah. Kondisi ini akan diperoleh bilamana dinamika politik Bangsa yang terbentuk distandarkan oleh Mufakat.
Lumbung sebagai standar nilai ekonomi Bangsa akan terbangun dan berkembang dari pembangunan ekonomi Bangsa yang lebih menekankan pada Musyawarah. Maka, Lumbung akan berfungsi sebagai tempat rakyat bermusyawarah untuk mufakat di dalam menghitung dan mendistribusikan aset Bangsa yang dimiliki, dibangun, dan dikembangkan di dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, Sistem Tanah Adat sebagai standar nilai pengembangan lingkungan akan menentukan sistem pola distribusi pembangunan Lumbung yang akan dibangun. Sehingga, perubahan lingkungan yang terjadi tidak akan bertentangan dengan budaya setempat. Pancasila sebagai dimensi akan terukur dalam Kreativisme, Gotong-Royong, Mufakat, Musyawarah, Lumbung, dan Sistem Tanah Adat. Ukuran-ukuran tersebut akan menentukan sistem tata ruang dari tingkat lokal hingga tingkat nasional.
Masyarakat Pancasilais sebagai Masyarakat Kreatif (Creative Society) akan terbangun dari bawah melalui para Pemimpin-Pemimpinnya yang akan selalu menambah ilmu pengetahuannya dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Maknanya, penegakan kedaulatan rakyat akan benar-benar terjadi dan terealisasi selaras dengan budaya Bangsa. Melalui tulisan ini penulis mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk lebih arif dan bijaksana dalam menilai sesuatu sebagaimana yang telah digariskan, sehingga kita tahu dimana kesalahan yang seharusnya kita luruskan sistemnya (demokrasi), atau golput yang dimaksudkan. Allahu’alamu.

PIDATO 1 JUNI 45

Oleh Boeng Dolot pada 03 Juli 2011 jam 18:44
Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 (Sejarah Lahirnya PANCASILA)

Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dengan acara tunggal menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. KRT Radjiman Wedyo diningrat, “Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa?”

Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satu pun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk di atasnya dibangun Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.

Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrokusumo, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin) yang bertugas “merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkn Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tiu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.”

Demikianlah, lewat proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya Pancasila penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 (Diambil dari Pancasila Bung Karno, Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005).

Inilah pidato yang bersejarah itu…


***

Paduka Tuan Ketua Yang Mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Maaf beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan di dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah – dalam bahasa Belanda – Philosofische grondslag (dasar filosofi-Ed.) dari Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka Tuan Ketua yang mulia. Tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada Tuan-Tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan “merdeka”.

“Merdeka” buat saya adalah political independence, politieke onafhankelijkheid (kemerdekaan politik, dalam bahasa Inggris dan Belanda-Ed.). Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata: Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang – saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini – zwaarwichtig (seolah-olah amat berat, dalam bahasa Belanda-Ed.) akan perkara-perkara kecil. Zwaarwichtig sampai – kata orang Jawa – jelimet (dengan teliti, rinci dan lengkap, dalam bahasa Jawa-Ed.). Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah bedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai sampai jelimet, maka saya bertanya kepada Tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80 persen dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti akan hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Di situ ternyata, bahwa tatkalah Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu! Toh Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula – jikalau Tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat – Sovyet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovyet, adakah rakyat Sovyet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia adal rakyat Musyik (golongan yang percaya adanya Tuhan, tetapi tak menganut suatu agama-Ed.) yang lebih dari 80 persen tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, Tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Sovyet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovyet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, Paduka Tuan Zimukyokutyoo (Kepala Kantor Tata Usaha untuk Lembaga Tinggi, dalam bahasa Jepang, yang berada di bawah pemerintah militer Jepang untuk mengurus persiapan sidang-sidang BPUPKI-Ed.)! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca Tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuany! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, Tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka… sampai di lubang kubur!

(Tepuk tangan riuh)

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 1933 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 1933 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhkelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam – in one night only – kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang! Sesudah “jembatan” itu diletakkan Ibn Saud, maka di seberang jembatan – artinya kemudian dari pada itu – Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade (suku yang berpindah-pindah tempat, atau pengembara, dalam bahasa Belanda-Ed.), yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok-tanam. Nomade dirubah lagi oleh Ibn Saud menjadi kaum tani – semuanya di seberang jembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovyet-Rusia Merdeka telah mempunyai Dneprprostoff, dam yang maha besar di sungai Dnepr? Apa ia telah mempunyiai radio-station, yang menyundul ke angkasa? Apa ia tel mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovyet-Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, Tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan creche (tempat penitipan bayi dan anak-anak pada waktu orangtua bekerja-Ed.), baru mengadakan Dneprprostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada Tuan-tuan sekalian, janganlah Tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya Tuan-tuan punya semangat – jikalau Tuan-tuan demikian – dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyun banyaknya. Dua milyun ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyun pemuda ini semua berhasra Indonesia Merdeka sekarang!

(Tepuk tangan-riuh)

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, padahal semoboyan Indonesia Merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan “INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang!

(Tepuk tangan-riuh)

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia Merdeka, kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar-hati! Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar!

Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon (Kekaisaran Jepang Raya-Ed.) untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseik-kan (Kepala Pemerintahan Militer Tentara Pendudukan Jepang-Ed.) diganti dengan orang yang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo (Kepala Departemen Urusan Umum-Ed.) diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo-Butyoo (Kepala Departemen-Ed.) diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid – in one night, di dalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milsiyun, semuanya bersemboyan: Indonesia Merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentara Dai Nippon, sekarang menyerahkan urusan negara kepada Saudara-saudara, apakah Saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangke rumiyin – tunggu dulu – minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka?

(Seruan: Tidak! Tidak!)

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini Balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menit pun kita tidak akan menolak, sekarang pun kita menerima urusan itu, sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka!

(Tepuk tangan menggemparkan)

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbedaan antara Sovyet-Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dan lain-lain, tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis (tuntutan minimum, dalam bahasa Belanda-Ed.). Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, Saudara-saudara, semua siap sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk Merdeka.

(Tepuk tangan riuh)

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, Saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata: Ah, saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji 500 gulden. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul (memantul, dalam bahasa Jawa-Ed.), sudah mempunyai meja-kursi yang selengkap-lengkapnya, sudah mempunyai sendok garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet (pakaian untuk anak-anak, dalam bahasa Belanda-Ed.), barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: Saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat – yaitu meja mkan, lantas satu zitje (tempat duduk untuk bersantai, dalam bahasa Belanda-Ed.) – lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu Saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengans satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk (jurutulis, dalam bahasa Belanda-Ed.) dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat tidur: Kawin.

Sang Ndoro (atau Bandoro, berarti majikan atau tuan, dalam bahasa Jawa-Ed.) yang mempunyai rumah gedung, electrische-kookplaat (alat masak listrik, dalam bahasa Belanda-Ed.), tempat tidur, uang bertimbun-timbun: Kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig (berbahagia, dalam bahasa Belanda-Ed.), belum tentu mana yang lebih bahagia, Sang Ndoro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, Saudara-saudara!

(Tepuk tangan dan tertawa)

Tekad hatinya yang perlu, tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndoro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai gerozilver (peralatan makan dari perak, dalam bahasa Belanda-Ed.) satu kaset plus kinder-uitzet – buat 3 tahun lamanya!

(Tertawa)

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: Kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah, Saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian Paduka Tuan Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: Kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence… saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka!

(Tepuk tangan riuh)

Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu per satu. Di dalam Sovyet-Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovyet-Rusia satu per satu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hongerudeem (penyakit busung lapar, dalam bahasa Belanda-Ed.), banyak ini banyak itu. “Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka.”

Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyatukan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan – jembatan emas – inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya international recht – hukum internasional – menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko (macam-macam, dalam bahasa Jawa-Ed.), yang jelimet. Tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk international recht. Cukup, Saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara lain yang merdeka, itulah yang sudah bernama: Merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahannya – sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak?

(Jawab hadirin: Mau!)

Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal “merdeka”, maka sekarang saya bicarakan tentang hal “dasar”.

Paduka Tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta philosofische grondslag, atau – jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk – Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung (pandangan hidup, dalam bahasa Jerman-Ed.), di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas national sozialistische Weltanschauung – filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxistische, Historisch-Materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas satu Weltanschauung, yaitu yang dinamakan Tenno Koodoo Seishin. Di atas Tenno Koodoo Seishin inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas suatu Weltanschauung – bahkan di atas satu dasar agama – yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Ketua yang mulia: Apakah Weltanschauung kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam Weltanschauung, bekerja mati-matian untuk me-realiteit-kan Weltanschauung mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan. Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed, “Sovyet-Rusia didirikan dalam 10 hari oleh Lenin cs.” – Reed di dalam kitabnya Ten days that shook the world, Sepuluh hari yang menggoncangkan dunia… walaupun Lenin mendirikan Rusia dalam 10 hari, tetapi Weltanschauung-nya telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dulu telah tersedia Weltanschauung-nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu di atas Weltanschauung yang sudah ada. Dari 1895 Weltanschauung itu telah disusun. Bahkan dalam revolusi 1905, Weltanschauung itu “dicobakan”, di-generale-repetitie-kan.

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri generale-repetitie dari revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum tahun 1917, Weltanschauung itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudan, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed… hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruh kekuasaan itu di atas Weltanschauung yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Weltanschauung itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini – Weltanschauung ini – dapat menjelma dengan dia punya Munchener Putsch, tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya beliau dapat merebut kekuasaan dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Weltanschauung yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan: Apakah Weltanschauung kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan oleh Doktor Sun Yat Sen?

Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi Weltanschauung-nya telah dalam tahun 1885 – kalau saya tidak salah – dipikirkan, dirancangkan. Di dalam buku The Three People’s Principles, San Min Chu I – Mintsu, Minchuan, Min Sheng: Nasionalisme, demokrasi, sosialisme – telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas Weltanschauung San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka di atas Weltanschauung apa? Nasional-sosialisme-kah? Marxisme-kah? San Min Chu I-kah, atau Weltanschauung apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan – macam-macam – tetapi alangkah benarnya perkataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadi-Koesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencarai persatuan philosofische grondslag, mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi “setuju”! Yang Saudara yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hadjar setujui, yang Saudara Sanoesi setujui, yang Saudara Abikoesno setujui, yang Saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu?

Pertama-tama, Saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik Saudara-saudara yang bernama kaum Kebangsaan yang di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah yang kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918… ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar Kebangsaan.

Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia.

Saya minta, Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada Saudara-saudara, janganlah Saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat (negara nasional, dalam bahasa Belanda-Ed.), seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak Tuan pun adalah orang Indonesia, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan (Ernest Renan, pemikir orientalis Perancis-Ed.), syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu”. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menyebut syarat bangsa: le desir d’etre ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain – yaitu definisi Otto Bauer (pemikir dan teoritikus Partai Sosial Demokrat Austria-Ed.) – di dalam bukunya, Die Nationalitatenfrage, di situ ditanyakan: Was ist eine Nation? Dan dijawabnya ialah: Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft (bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib-Ed.). Inilah menurut Otto Bauer satu natie.

Tetapi kemarin pun, tatkala – kalau tidak salah – Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr.Yamin berkata: Verouderd! Sudah tua! Memang Tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah verouderd, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan geo-politik.

Kemarin – kalau tidak salah – Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Tuan Moenandar, mengatakan tentang “persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat, Tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft-nya (persamaan atau persatuannya, dalam bahasa Jerman-Ed.) dan perasaan orangnya, l’ame et le desir (jiwa dan kehendaknya, dalam bahasa Perancis-Ed.) Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun – jikalau ia melihat peta dunia – ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pasifik, adalah satu kesatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daeraha Yunani yang lain-lain – segenap kepulauan Yunani – adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat – bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera – itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat – antara rakyat dan buminya – maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup le desir d’etre ensemble, tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft itu.

Maaf, Saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 milyun.Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble, tetapi Sunda pun haya satu bagian kecil dari satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia – Natie Indonesia – bukanlah sekadar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le desir d’etre ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara 70.000.000 ini sudah ada le desir d’etre ensemble, sudah terjadi Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

(Tepuk tangan hebat)

Ke sinilah kita semua harus menuju: Mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Bayern, bukan Saksen (kerajaan lama di Jerman, lebih dikenal sebagai Prusia, Bavaria dan Saxony-Ed.) adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermania-lah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia-lah – yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi oleh pengunungan Alpen – adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segitiga India-lah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Di luar itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram – meskipun merdeka – bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten – meskipun merdeka – bukan suatu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau Tua-tuan terima baik, marilah kita mengambil dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.

Maaf, Tuan Liem Koen Hian. Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaityoo (Wakil Ketua, maksudnya Soeroso-Ed.), Tuan menjawab: “Saya tidak mau akan kebangsaan.”

(Liem Koen Hian menanggapi: “Bukan begitu. Ada sambungannya lagi.”)

Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena Tuan Liem Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk paham kosmopolitanisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitanisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya menschheid – perikemanusiaan!

Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya: “Jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun.” Itu terjadi pada tahun ‘17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat Sen! Di dalam tulisannya, San Min Chu I atau The Three People’s Principles, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh Baars itu. Dalam hati saya sejak itu, tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three People’s Principles itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat, sehormat-hormatnya, merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen – sampai masuk ke lobang kubur.

(Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan)

Saudara-saudara! Tetapi… tetapi… memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang-orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme (nasionalisme yang berlebihan, ekstrem-Ed.), sehingga berpaham “Indonesia uber Alles (Indonesia di atas semua bangsa-Ed.).” Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan. My nationalism is humanity.”

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan Deutschland uber Alles. Tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru – bangsa Arya – yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian, Tuan-Tuan. Jangan berkata, bahwa bangsa Indonesia-lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Justru inilah prinsip yang kedua. Inilah philosofische princiep yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, Saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2 – yang pertama-tama saya usulkan kepada Tuan-tuan sekalian – adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam – maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna – tetapi kalau Saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula.

Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan hanya Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90 persen daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf beribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara-saudara sekalian – baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam – setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan.

Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul, betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candaradimuka, kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat!

Di dalam perwakilan rakyat Saudara-saudara Islam dan Saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter (huruf, dalam bahasa Inggris-Ed.) di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya, sebagian besar dari utusan-utusan yang masukn badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, fair play! (permainan yang jujur, dalam bahasa Inggris-Ed.). Tidak ada negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahu wa ta’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah Saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu prinspi permusyawaratan!

Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: Prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: Nationalism, Democracy, Sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-saudara? Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire demoratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan yang diadakan di sana itu, sekedar menurut resepnya Fransche Revolutie (Revolusi Perancis, dalam bahasa Belanda-Ed.). Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politieke demoratie saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid – tidak ada keadilan sosial, tak ada economische democratie sama sekali.

Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures yang menggambarkan politieke demoratie. “Di dalam parlementaire demoratie,” kata Jean Jaures, “tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak politik yang sama, tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk dalam parlemen. Tetapi adakah sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?”

Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi: “Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu, di dalam Parlemen dapat menjatuhkan minister (menteri, dalam bahasa Belanda dan Inggris-Ed.). Ia seperti raja. Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja – di dalam pabrik – sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar ke luar jalan raya, dibikin werloos (menganggur, dalam bahasa Belanda-Ed.), tidak dapat makan suatu apa.”

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, Saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang akan kita buat, hendaknya bukan bada permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (keadilan politik dan keadilan sosial, dalam bahasa Belanda-Ed.).

Kita akan bicrakan hal ini bersama-sama, Saudara-Saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan Kepala Negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki vooronderstelt erfe-lijkheid (pewarisan yang sudah diketahui terlebih dahulu, dalam bahasa Belanda-Ed.). Turun-temurun. Saya orang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu’minin, harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, menjadi Kepala Negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, janganlah anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya – dengan otomatis – menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu, saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial.

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.

(Tepuk tangan sebagian hadirin)

Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid (sifat dapat memahami pendapat yang lain, dalam bahasa Belanda-Ed.), tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini – sesuai dengan itu – menyatakan: Bahwa prinsip kelima dari Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pangkuan asas yang kelima inilah, Saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah prinsip ketiga – permufakatan, perwakilan – di situlah tempatnya ktai mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam (tidak sabar, memaksa, dalam bahasa Belanda-Ed.), yaitu dengan cara yang berkebudayaan!

Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai pancaindera. Apa lagi yang lima bilangannya?

(Seorang yang hadir: “Pendawa Lima.”)

Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip – kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan – lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi – saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa — namanya ialah Pancasila. Sila artinya “asas” atau “dasar”, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

(Tepuk tangan riuh)

Atau, barangkali ada Saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme – kebangsaan dan perikemanusiaan – saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan Sosio-nasionalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi politiek-economische demoratie – yaitu politieke demoratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan – saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan Sosio-demokrasi.

Tinggal lagi Ketuhanan, yang menghormati satu sama lain.

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja! Baiklah saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan: Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indoesia buat Indoesia. Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!

(Tepuk tangan riuh-rendah)

“Gotong-royong” adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!

(Tepuk tangan riuh-rendah)

Prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah, Saudara-saudara, yang saya usulkan kepada Saudara-saudara.

Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada Tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: Trisila, Ekasila ataukah Pancasila? Isinya telah saya katakan kepada Saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada Saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu.

Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan, Saudarna-saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. Di dalam gunturnya peperangan! Bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia yang gemblengan, Indonesia Merdeka yang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat-laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah SWT.

Berhubungan dengan itu – sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi – barangkali perlu diadakan noodmaat-regel (aturan darurat, dalam bahasa Belanda-Ed.), peraturan yang bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, Saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita.

Entah Saudara-saudara memufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membangun nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk Ketuhanan. Pancasila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Tetapi, Saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah kepada Saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan – menjadi realiteit – jika tidak dengan perjuangan!

Jangan pun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia, jangan pun yang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen!

De Mensch – manusia – harus perjuangkan itu. Zonder (tanpa, dalam bahasa Belanda-Ed.) perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit! Leninisme tidak bisa menjadi realiteit zonder perjuangan seluruh rakyat Rusia, San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjuangan bangsa Tionghoa, Saudara-saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu: Zonder perjuangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit. Jangan pun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Qur’an, zwart op wit (hitam di atas putih, dalam bahasa Belanda-Ed.), tertulis di atas kertas, tidak dapat menjelma menjadi realiteit zonder perjuangan manusia yang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis di dalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan umat Kristen.

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bansa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna – janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan!

Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu-padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila.

Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu Saudara-saudara, bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko – tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekadkan mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai ke akhir zaman! Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad: Merdeka! “Merdeka atau mati!”

(Tepuk tangan riuh)

Saudara-saudara! Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf, bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar, dan sudah meminta tempo yang sedikit lama, dan saya juga minta maaf, karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyokutyoo yang saya anggap verschrikkelijk zwaarwichtig (seolah-olah sangat berat, dalam bahasa Belanda-Ed.) itu.

Terima kasih!

(Tepuk tangan riuh-rendah dari segenap hadirin)