Barat Menyuarakan Sistem Demokrasi Kapitalisme, Media Oportunis Memasarkannya Sebagai Tuntutan Revolusi Arab

Oleh Revol Ter 

 

Berbagai aksi protes melawan kapitalisme dan kebijakan ekonomi negara-negara demokratis mewarnai ratusan kota-kota besar di dunia Barat. Aksi itu bermula di New York, dengan slogan “Occupy Wall Street, Duduki Wall Street” sekitar sebulan yang lalu. Kemudian aksi itu menyebar ke sebagian besar kota-kota di Amerika Serikat dan Eropa. Puncaknya terjadi kemarin, Ahad (16/10). Sementara aksi protes yang paling kejam berlangsung di ibukota Italia, Roma. Sedangkan penangkapan demi penangkapan terhadap mereka yang melakukan  aksi protes terjadi di Amerika Serikat dan Italia.

Krisis ekonomi global ini telah membuktikan, bahwa para penguasa sesungguhnya dalam sistem demokrasi adalah para pemilik modal yang memberikan para presiden kekuasaan melalui pendanaan kampanye pemilihan para calon presiden. Mereka telah mengeluarkan jutaan untuk menghantarkannya pada kekuasaan, dengan imbalan bahwa ia harus melaksanaan setiap kebijakan dan membuat konstitusi yang menjamin kepentingan para kapitalis (pemilik modal) itu.

 Inilah apa yang sebenarnya terjadi setelah krisis ekonomi yang mengguncang dunia. Pemerintah AS dan semua pemerintah Barat telah mengeluarkan miliaran dolar untuk bank-bank dan perusahaan besar, bukan untuk rakyatnya yang tertindas, yang sedang terancam karena tidak tersedianya sandang, pangan dan papan.

Sehingga tidak mengherankan jika rakyat di dunia Barat mengingkari bahkan sangat membeci sistem ini. Sehingga mereka menyuarakan dengan lantang slogan-slogan seperti “Duduki Bursa London”,  ”Duduki Wall Street”,  ”Kami 99%, kami rakyat, sungguh mereka telah menjual kami”, dan “Kami akan duduki Wall Street setiap hari dan setiap minggu”. Bahkan mereka berkata bahwa “Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan perusahaan, sementara kebutuhan-kebutuhan pokok kelas menengah hampir tidak terpenuhinya,” seperti yang dikutip oleh BBC Arab. Mereka juga berbicara tentang keserakahan kelas kapitalis, serta insentif utama yang diberikan kepada para staf senior dan sebagainya.

Apa yang terjadi di dunia membuktikan arti demokrasi yang sebenarnya, yaitu “kelompok minoritas yang kaya dan kuat menguasai kelompok mayoritas yang lemah dan tertindas”, yakni  kediktatoran para pemilik modal yang bersekutu dengan kediktatoran para penguasa yang tersebar di seluruh dunia, terutama di dunia Islam termasuk dunia Arab.

Oleh karena itu, mereka para diktator bekerja keras melalui para bonekanya, medianya dan algojonya, serta kaum oportunis di antara para penulis dan syaikh untuk memasukkan slogan-slogan yang merusak revolusi Arab, dan membuat tuntutan revolusi berubah dari tujuannya, sehingga tidak terjadi perubahan yang sesungguhnya, melainkan razim-rezim kapitalis busuk itu yang tetap berkuasa, serta politik, konstitusi dan hukum-hukum positif yang bersumber dari sistem demokrasi kapitalis yang tetap mengontrol kehidupan rakyat. Dengan demikian, hegemoni Barat tetap dominan melalui para boneka yang rela dirinya dikendalikan oleh Barat, dan mengokohkan kediktatoran yang telah berkuasa selama beberapa dekade, namun dengan nama “negara sipil demokratis dan pluralistik”, atau slogan lainnya.

Kenyataan sebenarnya bahwa dunia ini telah dibakar oleh ketidakadilan sistem demokrasi-kapitalisme. Dan manusia tidak akan terselamatkan kecuali oleh sistem keadilan Tuhan, yang diturunkan dari atas tujuh langit, dan diterapkan melalui Khilafah yang tegak di atas metode kenabian, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw pada kami. Inilah sesungguhnya yang harus diwujudkan melalui revolusi, dan inilah yang selama ini terus diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Dan kami berharap kepada Allah semoga impian itu segera terwujudkan dalam waktu dekat.

Berhenti Mengakui Mereka Wakil Rakyat !

By Azroel Harahap

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendapat sorotan tajam publik. Kali ini hal itu dipicu oleh rencana pembangunan gedung baru DPR. Sebagaimana dilansir Sekretariat Jenderal DPR, pembangunan gedung 36 lantai itu diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp1,164 triliun. Anggaran itu terdiri dari pembangunan fisik gedung sebesar Rp1,138 triliun dan ongkos konsultasi sebesar Rp26,491 miliar. Sungguh sebuah nominal harga yang sangat sulit dicerna oleh rasionalitas publik.

Meskipun kritik datang menerpa tanpa henti, tetapi pimpinan DPR tidak menunjukkan gelagat untuk mengambil inisiatif penghentian rencana pembangunan gedung baru tersebut. Alih-alih melakukan penghentian, kini proses tender pun telah dimulai. Publik tentu patut miris melihat kinerja dan kelakuan para wakil mereka di parlemen.

Sejatinya DPR dapat menjadi sebuah lembaga negara yang berwibawa dan terhormat melalui peningkatkan sisi sensitivitas para anggotanya. Faktor utama penyebab rendahnya sisi sensitivitas para anggota dewan dapat ditelaah dalam dua kemungkinan.

Pertama, sebagian besar anggota dewan agaknya masih belum dapat menghalau citra DPR di masa lalu sebagai sebuah institusi politik yang sangat inferior di hadapan lembaga eksekutif. Ketika era Orde Baru DPR dipandang sebagai institusi politik yang lemah akibat terlampau dominannya lembaga eksekutif sehingga DPR mengalami perasaan rendah diri di hadapan publik. Kini, setelah saluran demokrasi terbuka dan terjadi penambahan kewenangan politik, maka DPR pun mengalami euforia politik berlebihan hingga lupa diri.

Kedua, kewenangan besar yang dimiliki oleh DPR dewasa ini secara tidak langsung telah membuat para anggota dewan cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap aspirasi publik. Sebagaimana kita ketahui bersama, melalui empat tahap amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kini DPR telah menjelma menjadi sebuah lembaga yang memiliki kewenangan sangat besar. Hal itu antara lain terlihat jelas dalam beberapa pasal hasil amandemen, seperti pasal 19, pasal 20, pasal 20 A, pasal 21, pasal 22, pasal 22 A, dan pasal 22 B.

Sulit dimungkiri bahwa sesungguhnya sumbu utama kekuasan DPR bukanlah berada di daerah pemilihan tempat para anggota dewan tersebut berasal, melainkan berada di kantor dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai politik. Partai politik telah menjadikan DPR sebagai the site of power struggle bagi segala kepentingan mereka. Loyalitas para anggota dewan kepada elite pimpinan partai politik pun menjadi jauh lebih tinggi ketimbang loyalitas kepada konstituen mereka di daerah pemilihan.

Karena itu, tidak mengherankan bila berbagai kritik publik terhadap kinerja DPR tidak kunjung mendapat tanggapan memuaskan. Jika diletakkan dalam konteks kehidupan kepartaian di Indonesia, kelakuan memalukan yang dipertontonkan oleh para anggota dewan tentu sangat terkait erat dengan masalah rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik selama ini. Bukan perkara sulit untuk tampil menjadi seorang anggota legislatif di negara yang masih memuja euforia politik seperti Indonesia saat ini.

Keengganan partai politik untuk menjadikan aspek intelektualitas, kompetensi, dan etika sebagai parameter utama perekrutan calon legislatif (caleg) turut memberikan andil bagi terpilihnya orang-orang yang tidak memiliki etika dan kualitas kompetensi memadai sebagai anggota legislatif. Hal itu diperparah dengan minimnya informasi tentang rekam jejak si caleg yang dapat diakses oleh masyarakat luas pada masa kampanye lalu.

Kesalahan partai politik dalam proses perekrutan caleg inilah yang kemudian mendorong munculnya gugatan publik terhadap kualitas intelektualitas, kompetensi, dan etika para anggota dewan. Realitas itu seakan kian menegaskan penilaian publik selama ini bahwa partai politik lebih cenderung mengutamakan aspek ketokohan dan kemampuan finasial semata dalam dalam melakukan perekrutan caleg. Karena itu, hemat penulis, segala upaya untuk melakukan pembenahan terhadap DPR tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa melakukan hal serupa di tubuh partai politik.

Terkait hal itu kita perlu memberikan apresiasi kepada sejumlah partai politik yang berani mengambil sikap menolak rencana pembangunan gedung baru DPR pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra tercatat sebagai partai yang secara tegas berani mengambil sikap tersebut. Sebagai partai politik yang lahir dari rahim gerakan reformasi PAN dituntut untuk berani tampil di garda terdepan dari segala upaya perbaikan citra DPR di mata publik.

Perbaikan citra DPR di hadapan publik memiliki arti penting bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi kita. Citra DPR yang terus mengalami kemerosotan akan mempercepat kebangkrutan demokrasi di Indonesia. Jika DPR tidak segera menyadari hal itu, maka apa boleh buat mungkin sudah saatnya bagi kita untuk berhenti mengakui mereka sebagai wakil rakyat.

Keputusan Komite Etik KPK dan Pembingkaiannya

Oleh :

Morronisme Morron

Lepas dari kontroversi keputusan Komite Etik KPK, ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu proses pembingkaian atau framing yang terlibat dalam hiruk-pikuk masalah etik yang melibatkan pimpinan KPK ini. Mengapa ini perlu kita perhatikan bersama? Paling tidak dengan mengingat apa yang pernah dikatakan oleh David C. Korten: “Kekuatan dari sayap Kanan tidaklah terletak pada jumlahnya, tetapi pada bagaimana mereka membuat cerita.” Dan ini juga bisa disebut sebagai pembingkaian, framing, yang oleh Geroge Lakoff untuk berhasilnya sebuah bingkai maka semestinyalah ia akan melibatkan apa yang disebut sebagai deep framingdan surface framing.

Deep framing adalah tempat surface framing digantungkan, diletakkan.Deep framing adalah latar belakang, background, dimana surface framingakan menjadi mudah untuk dipakai sebagai bingkai bagi kebanyakan orang pada satu rentang waktu tertentu. Ketika berkali-kali dan diulang-ulang dengan berbagai pendekatan masyarakat diberitahu akan pentingnya warna, maka ketika dalam satu kesempatan diajukan bahwa abu-abu adalah yang terbaik –atau ada yang mengajukan warna coklat, maka rakyat akan dengan mudah meng-iyakan dengan menyisihkan ke pinggiran kemungkinan-kemungkinan lain di luar warna sebagai pertimbangan.

Bagaimana dengan hiruk-pikuk pelanggaran etik para pimpinan KPK yang sedang dan sudah ditelisik oleh Komite Etik KPK? Cobalah kita kembali ke belakang, dan segera kita akan menemukan bagaimana beberapa pihak termasuk dan terutama Ketua Komite Etik sendiri begitu menekankan ke-tidak-konsisten-nya Nazaruddin, yang juga dikatakan sebagai banyak bohongnya, dan seterusnya. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai deep framing, mengajak kebanyakan orang untuk percaya bahwa sosok Nazaruddin itu memang tidak pantas untuk dipercaya karena tidak konsisten, banyak bohongnya. Dalam banyak kesempatan, oleh beberapa orang, hal ini diulang dan diulang dan masuk media terutama televisi. Tentu perlu waktu untuk menyebar cerita ini –lepas bahwa cerita ini benar atau tidak, tetapi faktanya diluar ketidak konsistennya Nazaruddin hal-hal yang menyangkut kesaksian-kesaksian yang menguatkan Nazaruddin atau juga CCTV di Hotel tempat Partai Demokrat melaksanakan kongres misalnya, nyatanya memang tidak banyak ditelusuri dan bahkan tidak ditindaklanjuti - maka sedikit tidak mengherankan bahwa kemudian menjadi agak panjang Komite Etik harus bersidang.

Dari beberapa hal di atas maka dapat dilihat di sini bahwa keputusan Komite Etik - meski ada opini yang berbeda diantara anggota komite- yang memutuskan tidak ada pelanggaran etik dari pimpinan KPK adalah merupakan surface frame yang sedang digantungkan di atas bingkai ketidak-percayaan publik terhadap Nazaruddin. Keputusan tidak melanggar etik itu kemudian diletakkan di depan latar-belakang buruknya muka Nazaruddin, bukan pada bagaimana kita sebagai bangsa bertekad untuk membangun lembaga-lembaga publik yang bermartabat dan dapat dipercaya. Sayang memang, kita telah mempertaruhkan sebuah momentum. Dan …. untuk siapakah pertaruhan itu? Bagi rakyat Indonesia? Melihat bagaimana proses panjang ini secara sadar diolah, kiranya tidak ….. ***KNPK

Reshuflle: Bukti Kegagalan Sistem

• 
  

  By Revol Ter in PAGUYUBAN MASYARAKAT TANPA PARTAI ·

  
  

  
  

  Wacana pergantian menteri atau reshuffle sudah digaungkan Presiden SBY sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintahan. Namun, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai rencana reshuffle itu hanya masalah citra. “Ini bukan pertimbangan pribadi, tapi politis, termasuk masalah citra,” kata JK di Gedung DPR Jakarta, Senin (3/10) (Republika, 4/10/2011).

  
  

  Sejumlah kalangan juga mengungkapkan hal senada. Pengamat Politik Boni Hargens, misalnya, menyebut motivasi SBY melakukan reshuffle lebih karena hitung-hitungan politik. Misal, menurut dia, karena partai koalisi besar minta tambah jatah (jabatan menteri, red.); bisa juga karena adanya ancaman pihak yang mau menghidupkan kembali kasus M Nazaruddin dan bailout Bank Century, yang jelas-jelas mengancam Partai Demokrat (Republika, 4/10, 2011).

  
  

  Rapor Merah Pemerintah

  Boleh jadi, di antara alasan rencana reshuflle dikarenakan ada sejumlah menteri yang memiliki ‘rapor merah’. Namun, sebenarnya bukan hanya sejumlah menteri itu yang rapornya merah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintahan SBY menunjukkan ‘rapor merah’. Adanya rencana reshuffle itu sendiri menunjukkan bahwa Pemerintah telah gagal. Sebab, kalau memang Pemerintah berhasil, tentu tidak perlu ada reshuffle. Sebagian kecil rapor merah itu, misalnya:

  
  

  Pertama: bidang ekonomi. Pemerintah belum berhasil menyejahterakan rakyat. Jumlah orang miskin menurut data BPS masih 30,02 juta jiwa. Sementara penerima raskin -nota bene orang tak mampu- sekitar 70 juta jiwa. Menurut data BPS, pada Agustus 2010 di negeri ini juga masih ada 8,32 juta orang yang beteul-betul menganggur (pengangguran terbuka). Sementara menurut LIPI jumlah orang yang setengah menganggur pada tahun 2010 mencapai 32,8 juta orang. Pada tahun 2011 diperkirakan meningkat menjadi 34,32 juta orang.

  
  

  Pemerintah juga terus menambah utang. Padahal sekadar untuk membayar bunga utang saja, pada tahun 2011 menguras lebih dari Rp 100 triliun dana APBN, diperkirakan pada 2012 meningkat menjadi Rp 123,1 triliun (Antaranews.com, 23/9/2011). Itu baru bunganya, belum pokok utangnya. Bandingkan dengan total anggaran Jamkesmas untuk puluhan juta orang miskin yang hanya Rp 5,6 triliun pada tahun 2011 ini, dan belanja fungsi kesehatan yang hanya Rp 13,6 triliun di APBN 2011 (Lihat: Al-Islam, 19/1/2011).

  
  

  Ironisnya, berbagai kekayaan alam milik rakyat tetap dalam genggaman pihak asing. Sekitar 90% kekayaan migas, dan 75 % kekayaan tambang kita dikuasai asing. Pemerintah bahkan begitu kesulitan untuk sekadar meminta tambahan royalti yang sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan yang dinikmati perusahaan-perusahaan asing tersebut. Kasus terakhir, Pemerintah begitu kesulitan untuk memaksa PT Freeport memberikan tambahan royalti dari 1 % menjadi menjadi 3,75% -hanya 3,75%-.

  
  

  Kedua: bidang pendidikan. Masih terdapat jutaan anak putus sekolah. Menurut data Kemendiknas, jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta (27,7 juta siswa tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa tingkat SMA). Dari jumlah itu, ada sekitar 2,7 juta siswa SD dan 2 juta siswa SMP terancam putus sekolah (Kompas.com, 25/7/2011).

  
  

  Gedung-gedung sekolah pun banyak yang ambruk atau kondisinya memprihatinkan. Tercatat ada sekitar 153.026 ruang kelas SD dan SMP di Indonesia yang rusak dan butuh dana Rp 20,4 triliun untuk memperbaikinya (108.csr.com, 4/10/2011). Sekolah rusak tersebut sudah banyak makan korban. Terakhir, sekadar contoh kecil, di Banten seorang siswi bernama Sukniah (10 tahun) tewas saat sedang belajar karena tertimpa atap sekolahnya yang ambruk (Republika, 4/10/2011).

  
  

  Ketiga: bidang politik. Kasus korupsi menjadi kasus yang paling menonjol selama Pemerintahan SBY. Mulai kasus Bank Century yang belum tuntas hingga kini, kasus wisma atlet, kasus korupsi dan suap dengan aktor utama Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat, partainya SBY, kasus kemenakertrans, dsb. Yang paling mutakhir adalah dugaan korupsi dan mafia anggaran yang melibatkan sejumlah wakil rakyat di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Di situ jelas ada kongkalikong yang melibatkan sejumlah wakil rakyat dan pihak pejabat di pemerintahan. Di tingkat daerah, sudah lama diberitakan bahwa menurut Mendagri Gamawan Fauzi, ada 155 kepada daerah yang menjadi tersangka korupsi (Vivanews.com, 11/1/2011). Itu artinya, korupsi di negeri ini sudah menjadi ‘tradisi’, bukan hanya di jajaran eksekutif, tetapi juga legislatif.

  
  

  Keempat: bidang sosial dan keamanan. Kasus-kasus kejahatan masih tetap marak seperti perampokan, penipuan, pembunuhan, dan terutama tindak kejahatan seksual. Sekadar contoh, menurut data Komnas Perempuan, di Indonesia terjadi 3753 kasus perkosaan (beritabatavia.com, 21/9). Di wilayah Polda Metro saja antara Januari-September 2011 terjadi 40 kasus perkosaan, sementara tahun 2010 ada 41 kasus (vivanews, 16/9). Apa langkah Pemerintah untuk mencegah semua ini? Nyaris tidak ada.

  
  

  Kelima: bidang transportasi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini alat transportasi menjadi salah satu faktor pembunuh terbesar bangsa ini. Jika kita mau jujur, korban tewas atau luka-luka akibat kecelakaan alat transportasi jauh melebihi korban terorisme. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, hingga 31 Agustus 2011 ini saja telah terjadi 2.998 kecelakaan transportasi yang mengakibatkan 490 orang tewas dan 811 orang luka berat serta 2.027 orang luka ringan. Anehnya, terhadap korban sebanyak itu tak terlihat reaksi cepat dari Presiden SBY, sementara untuk kasus terorisme -meski tidak ada korban jiwa seperti dalam kasus ‘Bom Solo’, kecuali pelakunya- Presiden SBY begitu cepat bereaksi. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hal ini? Juga hampir tidak ada. Jalan-jalan tetap banyak yang berlubang. Sarana transportasi umum pun seperti kereta api tetap menggunakan stok lama yang sudah berusia puluhan tahun dan tak ada tanda-tanda diganti dengan yang baru.

  
  

  Dengan semua kondisi buruk tersebut, secara keseluruhan ‘rapor merah’ justru terang-terangan dihasilkan oleh Pemerintah.

  
  

  Kesalahan Sistem

  Jelas, dengan semua kondisi buruk di atas, perubahan susunan kabinet (reshuffle) bukanlah hal mendasar dalam konteks perbaikan negeri ini. Pasalnya, dalam konteks pemerintahan, problem mendasar negara ini ada dua: problem personal dan problem sistemik. Terkait problem personal, adanya pergantian anggota kabinet oleh orang-orang yang dianggap lebih profesional mungkin sedikit akan bisa menghasilkan perbaikan. Namun, jangan lupa, problem sistemik berupa penerapan sistem Kapitalisme sekular yang mengarah pada Neoliberalisme saat ini, itulah yang menjadi pangkal mendasar persoalan bangsa ini. Apa artinya Menteri ESDM dan Menteri BUMN diganti, misalnya, semenetara UU SDA, UU Migas, UU Minerba, atau UU Penanaman Modal-yang nyata-nyata memberikan keluasaan pihak asing untuk menguasai sumber-sumberdaya alam milik rakyat-tidak segera dicabut. Padahal keberadaan UU tersebutlah yang menjadikan negeri ini kehilangan banyak sumberdaya alam. Walhasil, selama UU berbau neoliberal ini tidak segera dicabut dan digantikan dengan UU yang bisa mengembalikan semua sumberdaya alam milik rakyat ke pemiliknya, maka tak mungkin terjadi perbaikan di negeri ini meski beberapa kali terjadi resuffle.

  
  

  Selain itu, harus diakui, reshuffle kabinet sering hanya untuk kepentingan elit, yakni sarana bagi-bagi kekuasaan, sarana untuk melakukan tawar-menawar, bahkan sarana untuk saling menyandera para elit politik yang memang menjadi ciri khas di negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana di negeri ini. Apalagi reshuffle saat ini dianggap penting bagi sebagian elit untuk ancang-ancang menjelang Pemilu 2014. Sebab, sudah bukan rahasia lagi, jabatan menteri adalah ‘lumbung dana’ bagi partai yang sukses mendudukkan kadernya di kabinet. Lalu bagaimana dengan kepentingan rakyat? Tentu, bagi mereka itu nomor dua, tiga, bahkan mungkin nomor tiga belas!

  
  

  Ganti Personel, Ganti Sistem!

  Jelaslah bahwa sekadar ganti personel (reshuffle) tidak akan banyak membawa perbaikan negeri ini. Sebab problem mendasar kerusakan di negeri ini adalah sistem sekuler demokrasi kapitalis yang diterapkan di negeri ini.

  
  

  Untuk perbaikan itu, adanya personel atau pejabat yang baik yaitu yang amanah dan profesional mengurusi kemaslahatan rakyat, memang penting. Sebab Rasul saw bersabda:

  
  

  « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »

  Jika urusan disandarkan (diserahkan) kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran (HR. Bukhari dan Ahmad)

  
  

  Namun demikian, juga harus ditegaskan, bahwa perubahan sistem wajib dan perlu dilakukan di negeri ini. Yakni pergantian ideologi sekular menjadi ideologi Islam; pergantian sistem Kapitalisme-liberalisme menjadi sistem Islam. Caranya tidak lain dengan menegakkan secara total syariah Islam dalam bingkai sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Hanya dengan itulah perubahan benar-benar bisa bermakna dan membawa perbaikan hakiki bagi bangsa dan negeri ini. Dalam hal ini kita harus merenungkan firman Allah berikut ini dan menyiapkan jawaban untuknya di akhirat kelak.:

  
  

  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

  Sistem hukum Jahiliyahkah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik sistem hukumnya dibandingkan dengan Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

  Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

  
  

  Komentar al-Islam

  Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2003 hingga semester I 2011 terjadi 305 dugaan kasus tindak pidana. Total kerugian negara dalam 305 kasus tersebut mencapai lebih dari Rp 33 triliun (detiknews.com, 4/10).

  1. Itulah bukti sistem kapitalisme demokrasi gagal memberantas korupsi.
  2. Bagaimana mau memberantas korupsi jika sistem politik demokrasi itu sendiri justru menjadi pangkal penyebabnya.
  3. Hanya sistem Islam yang mampu memberantas korupsi, mewujudkan pejabat dan pegawai yang amanah, profesional dan peduli rakyat. Saatnya terapkan syariah dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
• 
  

SRI... OH SRI MINGGAT, PULANG-PULANG BAWA BAYI TABUNG

Oleh ;

Ki Jengglung (M.JokoYuwono)

Tiba-tiba saja lagu Sonny Joss berjudul Sri Minggat terngiang kembali. Sri, si “istri” sang penyanyi, minggat dengan alasan beli terasi. Album berikutnya bercerita Sri pulang lagi, kali ini malah membawa bayi, dan yang mengejutkan Sri pun minggat lagi pada album ketiga. Setelah itu Sri betul-betul hilang dari peredaran.

Ada orang betulan bernama Sri yang pernah ‘minggat’ ke luar negeri bukan lantaran terasi tapi Bank Century. Dia pulang membawa ‘bayi tabung’ berupa partai yang bernama SRI juga atau Serikat Rakyat Independen. Bayi tabung ini disponsori para wartawan senior, cendekiawan-akademisi, pengamat politik, dan pengurusnya tak dikenal sebelumnya, apalagi di bidang politik. Misinya sangat jelas yaitu menjadikan Sri jadi Presiden di tahun 2014.

Partai SRI ibarat bayi tabung, sebab kelahirannya dipaksa-paksa, tanpa ‘persenggamaan’ kelompok yang memiliki ideologi sama lantas membentuk organisasi buat memperjuangkannya, melainkan lewat ‘perkosaan’ di laboratorium ilmiah. Dijamin partai dadakan atau ‘jatuhan’ ini harus mengeluarkan dana banyak buat merebut hati rakyat. Dananya dari mana? Tampaknya harus ada donatur ‘sperma’ dari luar negeri, sebab sumber dalam negeri sulit. Sedangkan partai besar dadakan pendahulunya pun diduga harus berselingkuh dengan hukum untuk “berjuang”.

Partai dadakan sebelumnya ngotot menggolkan calonnya yang gagah, ganteng, santun, elegan, dan pintar. Partai ini dilahirkan ‘sesar’ oleh para newcomers yang tak pernah bersentuhan dengan politik. Dukungan dari cukong-cukong oportunis dalam negeri dan kekuatan luar negeri tampaknya besar sekali, dan tim profesional yang dibayar gank si ganteng mampu meng-arrange semuanya dengan kampanye dan propaganda guna menggembungkan nama calonnya yang belum dikenal luas publik, membikin lakon-lakon drama yang nggak nyambung ceritanya dengan tuntutan rakyat. Setelah menang, pengurus tiban dari partai dadakan itu pun jadi lucu-lucu. Namanya juga amatiran dan jatuhan.

Tampaknya SRI bakal mengikuti jejaknya. Satu partai yang lahir dari atas, bukan aspirasi bawah, dibuat sekadar jadi kendaraan politik tokoh jatuhan. Antara Sri dan si ganteng ada persamaannya. Sama-sama doktor, ahli teori, minim pengalaman lapangan. Indonesia perlu pemimpin yang dekat dengan rakyat, tahu aspirasi dan cara mewujudkannya dengan hukum lapangan. Seorang pemimpin perwira sejati yang berani mati, pandai olah krida politik, kemasyarakatan, dan peka aspirasi rakyat. Bukan yang suka dandan.
Jangan bandingkan dengan Amerika Serikat si majikan utama mereka, sebab sehari ganti sepuluh presiden pun suasana tenang lantaran sistem politik, pemerintahan dan sosial mereka mapan. Jangan coba-coba di negeri kita.
Calon partai bayi tabung haruslah ditopang oleh kekuatan raksasa yang mampu memaksa segala sistem berbunyi menurut partitur yang dibuat, baik di Washington DC atau Melbourne. Sebab, diplomat geblek dari negeri hewan peloncat itu sudah berani sekali minta para serdadu pensiunan ikut menggolkan Sri. Kurang ajar betul.
Negeri kita ini jadi laboratorium politik negara asing, sebab sumber daya alam dan jumlah penduduknya banyak, terkelompok-kelompok, penuh kelompok oportunis. Kelompok orang setengah setan itulah musuh rakyat sebenarnya.

Ada orang berpendapat, negeri kita aslinya dibuat tanpa partai politik, tapi oleh sistem perwakilan yang dapat saja lewat RT/RW, kelurahan dan seterusnya. Jelasnya, perlu pemimpin yang lahir dari olah kridanya di masyarakat, syukur dari bawah sekali, bukan ciptaan, tiban, jatuhan dan jadi-jadian. Sekarang ini para pemimpin, terutama politisi, modelnya ya jatuhan seperti itu. Ada uang, punya kelompok oportunis, setengah manusia yang bermental preman, mendirikan partai, lalu jadi. Selanjutnya ia harus mengembalikan modal plus rentenya. Duh!

Sejak era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan Orde Undur-undur sekarang ini, rakyat hanya dipameri pidato-pidato, harapan melambung, konsep-konsep dan tak sekali pun kawula mendapat apa yang diperlukannya. Semua itu dari atas, bukan dari bawah. Kelihatannya Partai SRI tak bakal berbeda dengan pendahulunya, Partai Demokarat, dus rakyat akan mengulang lagi kisah tragisnya.
Akan lebih remuk lagi kalau cerita film produksi TVRI tahun 1994 garapan sutradara Absa Suratman berjudul Sri...Oh..Sri betul-betul terwujud. Film TV ini mendapatkan nominasi enam kategori tapi hanya menang satu gelar yaitu aktor terbaik. Di cerita itu pemain utamanya, seorang pria, bingung menentukan identitas jenis kelaminnya sendiri, dan terombang-ambing di antara dua pilihan.
Lha kalau pemimpinnya sendiri bingung dengan identitasnya, lantas bagaimana ia berjuang untuk rakyat? Dia hanya akan jadi anak manja yang dilayani.

Pemimpin yang lahir di laboratorum akan terus bereksperimen dan selalu jadi bahan eksperimen juga oleh kekuatan asing. Maklum, ia harus menurut majikannya. His Master’s Voice itulah yang jadi pedomannya. Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengingatkan, seorang pemimpin yang hanya belajar dari bangku kuliah tak akan bisa memahami logika lapangan, apalagi berlaku sebagai orang lapangan.
Jangan berharap banyak pada Sri dan SRI. Ada banyak para “Satria Piningit” yang mampu jadi pemimpin rakyat sejati. Mereka akan kelihatan keplekan atau kualitas mereka di tengah rakyat bukan di bangku kuliah yang sering jadi menara gading, cerewet, tapi tak mampu jadi “satria perang” pemecah masalah sesungguhnya.

Semoga rakyat lekas tahu prinsip ini dan dapat memilah dan memilih pemimpin sejatinya yang lahir dan hidup di tengah mereka. Bukan di laboratorium, apalagi dari luar negeri. Orang macam ini tak berguna bagi kita, tapi berharga bagi orang asing.

Biarkan Sri dan “Sri” yang lainnya minggat lagi dan tak akan kembali ke negeri kaya penuh sengsara ini. Kita sudah bosan, capek melihat drama-drama tanpa makna, dengan korban nyatanya: Rakyat! - ki jenggung

PANCASILA

Oleh : Revol Ter ·

Bulan Ramadhan lalu, persisnya pada 10 Ramadhan yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus, saya diundang sebagai pembicara untuk acara Bedah Buku Pancasila dan Syariat Islam karya Prof. Hamka Haq di Megawati Center, Jakarta. Pembicara lain adalah Dosen UIN Sahid Jakarta, Moqsith Ghazali, Habib Muhsin dari FPI dan tentu saja penulisnya sendiri. Hamka Haq adalah guru besar IAIN Alauddin Makassar, yang juga adalah Ketua Umum Baitul Muslimin, sayap ormas PDI-Perjuangan. Ormas itu dibentuk agaknya untuk menepis anggapan bahwa partai berlambang moncong banteng ini anti terhadap (umat) Islam. Terbitnya buku ini kiranya makin menegaskan bagaimana posisi partai ini dalam memandang Islam dalam konteks Pancasila.
++++

Mengawali presentasi yang sangat singkat karena memang waktu sangat terbatas mengingat sore bulan puasa, saya menyampaikan bahwa di kalangan umat Islam memang ada yang sangat anti terhadap Pancasila, ada juga yang sangat mendukung, bahkan mengatakan bahwa Pancasila itu sesungguhnya adalah saripati dari ajaran Islam. Hamka Haq tentu termasuk kelompok yang kedua. Dalam buku ini, ia jelas sekali ingin menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari Pancasila. Bahkan sesungguhnya telah banyak sekali yang dilakukan oleh negara yang berdasar Pancasila ini dalam apa yang disebut sebagai penerapan syariah baik melalui peraturan perundang-undangan seperti lahirnya UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Perlindungan Anak dan sebagainya; maupun melalui aneka ragam kebijakan pemerintah seperti kebolehan memakai jilbab bagi pelajar dan pegawai negeri dan sebagainya. Jadi tegasnya, penerapan syariah itu justru berjalan sangat subur di Bumi Pancasila.

Menanggapi uraian Prof Hamka dalam buku itu, saya mengatakan bahwa sesungguhnya Pancasila hanyalah set of philosophy atau seperangkat pandangan filosofis tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang dijadikan sebagai dasar negara. Sebagai set of philosophy, Pancasila tidaklah mencukupi (not sufficient) untuk mengatur negara ini (to govern this country). Buktinya, di sepanjang Indonesia merdeka, dalam mengatur negara ini, rezim yang berkuasa—meski semua selalu mengaku dalam rangka melaksanakan Pancasila—ternyata menggunakan sistem dari ideologi yang berbeda-beda. Rezim Orde Lama misalnya, menggunakan Sosialisme. Rezim Orde Baru menggunakan Kapitalisme. Rezim sekarang oleh banyak pengamat disebut menggunakan sistem neo-liberal. Jadi, meski pada level filosofis semua mengaku melaksanakan Pancasila, underlying system atau sistem yang digunakan ternyata lahir dari ideologi sekularisme baik bercorak sosialis, kapitalis ataupun liberalis.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada faktanya yang diberikan oleh Pancasila hanyalah sebatas gagasan-gagasan filosofis. Padahal untuk mengatur sebuah negara tidak hanya diperlukan gagasan filosofis, tetapi juga pengaturan yuridis yang mencakup apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bila ideologi yang bahasa Arabnya mabda’—sebagaimana disebut oleh Syaikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitab Al-Fikr al-Islami (1958)—didefinisikan sebagai ‘aqidah ‘aqliyah yang memancarkan sistem atau nizhâm untuk mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, maka Pancasila bukanlah sebuah ideologi. Itulah sebabnya hingga sekarang, misalnya, tidak pernah lahir rumusan tentang Ekonomi Pancasila meski sejumlah orang seperti Guru Besar FE UGM, Prof. Mubyarto semasa hidupnya sudah bersusah-payah berusaha menyusunnya. Yang berjalan di negara ini hingga sekarang tetap saja ekonomi kapitalis.

Oleh karena itu, dalam tataran praktis banyak sekali peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang layak dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila. Misalnya, apakah UU Penanaman Modal (yang memungkinkan kekuatan asing melakukan investasi di segala bidang nyaris tanpa hambatan), UU Migas (yang amat merugikan peran Pertamina sebagai BUMN yang notabene milik rakyat dalam pengelolaan migas), atau UU Sumber Daya Air (yang secara fatal telah mentransformasi air bukan hanya dalam fungsi sosial tetapi juga komersial) dan banyak lagi UU yang sangat berbau neo-liberal, itu semua adalah Pancasialis? Apakah kebijakan pemerintah seperti menjual Indosat kepada pihak asing dan menyerahkan blok kaya minyak di Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina, adalah juga sebuah kebijakan yang Pancasilais? Adapun peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang disebut Prof. Hamka sebagai penerapan syariah itu hanyalah sebatas aspek-aspek yang menyangkut al-ahwal asy-syakhsiyyah, seperti aspek ibadah, pakaian atau NTCR (nikah-talak-rujuk-cerai). Kalau ada UU yang terkait muamalah, seperti UU perbankan syariah, tetap saja ia hanyalah merupakan bagian dari sistem perbankan ribawi.

Di akhir uraian, saya menyentak hadirin dengan pertanyaan, sekarang tunjukkan bahwa perjuangan penerapan syariah itu bertentangan dengan Pancasila? Sila yang mana? Sebaliknya, saya bisa katakan bahwa menolak penerapan syariah itu bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab, Tuhan yang mana yang dimaksud bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim bila bukan Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan untuk menerapkan aturan-aturan-Nya secara kaffah. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia melalui rangkaian kegiatan dakwahnya tidak lain bertujuan untuk menegakkan syariah secara kaffah menggantikan sistem yang lahir dari ideologi sekular tadi. Hanya dengan penerapan syariah, prinsip-prinsip tentang ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial itu benar-benar dapat diwujudkan.

Tambahan lagi, dalam konteks Indonesia, ide khilafah yang substansinya adalah syariah dan ukhuwah, yang diperjuangkan HTI, sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neo-imperialisme) yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini yang dilakukan oleh negara adikuasa. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Adapun syariah akan menggantikan sekularisme yang telah terbukti memurukkan negeri ini. Karena itu, perjuangan HTI dalam berbagai bentuknya itu harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan Indonesia lebih baik di masa datang, termasuk guna meraih kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

++++

Kita tidak boleh lupa, secara politik, Pancasila oleh tiap rezim di masa lalu memang acap digunakan untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau menutup pintu bagi lahirnya gagasan atau ide baru meski ide itu sangat diperlukan untuk perbaikan negeri ini. Dulu, rezim Orde Baru selalu menyatakan bahwa siapa saja yang menentang Pemerintah, termasuk yang memperjuangkan Islam, sebagai menentang Pancasila, dan siapa saja yang sudah dicap menentang Pancasila kala itu absah untuk dihabisi. Kini, Pancasila agaknya juga akan kembali digunakan untuk menghentikan laju dukungan terhadap ide syariah dan Khilafah yang mulai marak di tengah masyarakat.

Jelas hal ini patut dicurigai. Mengapa isu Pancasila tidak dimunculkan, misalnya saat maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara dan anggota parlemen dari tingkat daerah hingga tingkat pusat? Mengapa isu Pancasila tidak muncul saat penguasa negeri ini menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing atas nama privatisasi? Mengapa isu Pancasila juga tidak muncul saat negeri ini secara membabibuta menerapkan ekonomi neoliberalisme? Bukankah semua itu malah lebih pantas dianggap sebagai antitesis terhadap Pancasila, bukan syariah dan Khilafah? Mengapa?! []

MENEMPUH JALAN TERJAL REVOLUSI

Oleh : Mas Arifin Brandan*

Salam revolusi! 

salah satu agenda penting dalam revolusi nanti adalah, berakhirnya era kapitalisme liberalisme di indonesia, dan kita kembali ke jalan lurus ideologi klasik sosialis pancasila. Kita sadari bersama, dua puluh tahun sejak Indonesia merdeka, ideologi negara pancasila seolah dalam kegamangan terus-menerus untuk dipraktikkan atau diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. saat ini pun, ideologi negara sekadar atribut siluet burung garuda, tanpa perisai pancasila di dadanya. ideologi pancasila tercerabut dari sanubari bangsa. karena itulah perlu perlu segera didorong momentum perubahan besar dan mendasar di negeri ini, dan itu tiada lain, bangsa ini harus menempuh jalan terjal revolusi social, revolusi tanpa kompromi lagi, yang lebih sering saya sebut sebagai “revolusi zonder kompromi”.

tak ada kompromi, tak berarti tak ada musyawarah. karena revolusi itu sendiri justru ingin mengembalikan nilai luhur musyawarah sebagai salah satu landasan azas dalam ideologi pancasila. tiada kompromi lagi, harus dimaknai sebagai tak ada pilihan lain, kecuali bangsa ini harus megimplementasikan azas-azas pancasila sebagai sumber acuan kebijakan strategi pembangunan nasional (jangka pendek, menengah, panjang) dan menjadikan pancasila sebagai sumber acuan penegakan hukum dan regulasi perundang-undangan yang selama ini mengabaikan azas keadilan social dan azas perikemanusiaan yang adil dan beradab.      

salah satu agenda terpenting dari revolusi kita nanti adalah pilihan memindah ibukota negara dari jakarta ke kawasan pesisir cirebon. dan pilihan memindah ibukota negara ke kawasan pesisir cirebon ini adalah pilihan rasional. cirebon dengan pelabuhan historisnya, cukup masyhur dikenal dunia luar (sejak era walisongo s/d voc). akses dari dan ke seluruh pulau di Indonesia tergolong efisien dan strategis. secara teknis manajerial, pemindahan ibukota lama jakarta ke cirebon, relatif hemat dan efisien. dan impian untuk membangun gedung istana parlemen yang alokasinya hingga trilyunan rupiah perlu dibatalkan, dan anggarannya dialokasikan untuk pemindahan ibukota negara di era revolusi nanti.

pemindahan ibukota ini akan menandai dimulainya pergerakan ekonomi kerakyatan nasional dengan dua pilar utama yang potensial yakni: pertanian (representasi negara agraris) dan kelautan (representasi negara maritim), dan itu merupakan ikon nusantara sebagai negara tanah dan negara air. ingatlah, konsep pembangun nasional selama 40 tahun terakhir ini, berfokus pada konsep pembangunan peradaban kota, dan mengabaikan pembangunan peradaban desa. Padahal 90% rakyat Indonesia tinggal di kawasan pedesaan (pertanian dan pesisir). dari sini saja, azas keadilan sosial di bidang ekonomi sudah timpang. kita pun perlu membangun kembali fundamen sistem sosialis (pancasila), yang berlandaskan spirit gotong royong, koperasi, mengembangkan etos kerja menajemen kolektif senasib sepenanggungan.

Ini sesuai dan selaras dengan prinsip dasar ideologis para pendiri negara seperti bung karno, bung hatta, bung syahrir, tan malaka, mr muhammad yamin yang bersepakat bahwa corak ideologi sosialis sangat selaras dan jiwa dan kultur bangsa indonesia. berikut ini adalah lagu indonesia raya (stanza 1, 2 & 3), yang akan menjadi lagu perjuangan revolusioner kita untuk mendorong dengan gigihnya momentum perubahan besar dan mendasar di negeri ini, dan itu tiada lain: revolusi zonder kompromi.

kini, sedemikian gamblang kita saksikan ketidakberesan dan problem sosial akut dewasa ini. kebusukan sosial terjadi hampir di semua aspek kehidupan kita. dalam beberapa bulan ini,  kita dapati ribuan anak-anak di desa menderita kekurangan gizi. mereka tergolek lemah, orangtuanya tak mampu lagi  membeli sembako yang harganya merangkak naik. inflasi pun tinggi, daya beli rakyat turun drastis. sampai kapankah kondisi sosial yang memprihatinkan ini akan dipertahankan? apakah bangsa ini tetap bersabar menanti rezim saat ini tiba di garis finish, dan kemudin mengharapkan keajaiban dari pergantian rezim, atau menanti keajaiban dari hasil pemilu 2014? sungguh konyol bila bangsa ini mengharapkan semacam keajaiban dari pemilu 2014. ingatlah, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sudah kisruh silang sengkarut dan kompleks. Intinya rezim penguasa saat ini nyaris sudah tidak efektif dan efisien lagi. Kini, diperlukan keberanian untuk merombak sistem lama, dan kemudian membangun sistem baru yang berbasiskan ideologi sosialis pancasila, dan meninggalkan sejauh mungkin jalan sesat neoliberal di segala bidang kehidupan; terutamanya ekonomi, politik, budaya. artinya, bangsa ini harus segera menempuh jalan untuk mempercepat momentum perubahan besar dan mendasar, dan itu tiada lain adalah revolusi zonder kompromi. lihat sekeliling dan renungi dengan sikap yang kritis: dari hari ke hari makin banyak rakyat kecil yang hidup tersekap dalam ketidakpastiaan kebijakan politik dan ekonomi rezim pemerintah saat ini. pergantian rezim bila masih dengan sistem pemerintahan yang sama, bukanlah solusi yang bijak dan tepat.

akumulasi problem bangsa kian menumpuk. aroma busuk dari berbagai skandal mafia pajak, mafia hukum, mafia politik, makin menyengat. ini seabrek agenda nasional: skandal gayus dan begundalnya, century, kontrak abadi kompeni freeport, newmont dll, problem sosial lapindo, impor beras, inflasi tinggi, gizi buruk, utang negara tujuh turunan sudah mendekati level 2 ribu triliyun, sementara kemiskinan sudah mendekati ambang 50 juta rakyat, ratusan nyawa tki/tkw terlantar di luar negeri dan yang mati sia-sia sudah hampir 3.000 jiwa, pengangguran meluas di antaranya lebih dari 20 juta anak muda usia produktif menganggur. mungkinkah pergantian rezim menjadi harapan solusi? rasanya mustahil bila sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibongkar. pilihan untuk membongkar berarti pilihan perubahan besar dan mendasar, dan itu artinya “revolusi zonder kompromi” tak terelakkan. potong satu generasi, pindahkan ibukota negara ke kawasan pesisir cirebon, tampilkan sosok figur generasi baru usia 35 s/d 47 tahun untuk memimpin negeri ini. generasi tua harus ambil posisi bijak tut wuri handayani, mengawal kaum muda mengelola negara. buang semua napi di lp yang di vonis 5 tahun ke atas ke pulau-pulau terluar untuk didayagunakan sebagai tenaga produktif di sektor pertanian dan kelautan. lakukan regulasi wajib bela negara bagi kaum muda usia 25 s/d 30 tahun.

agenda penting dan mendesak yang harus segera dilakukan dalam agenda revolusi mendatang adalah percepatan pemulihan dan penguatan kehidupan perekonomian rakyat desa melalui sektor pertanian dan kelautan berbasis riset iptek modern. dan terkait agenda revolusi, saya telah mengidentifikasikan 9 agenda perjuangan yang bersifat komprehensif revolusioner, yang saya yakini dapat mengantarkan bangsa ini mampu memulihkan harkat martabat bangsa, kedalatan ekonomi, kedalatan politik dan memperteguh karakter bangsa yang selaras dengan fundamental kebudayaan bangsa. agenda revolusi yang harus diperjuangkan untuk dicapai adalah: (1). memindah secara gotong royong ibukota negara dari jakarta ke kawasan pesisir cirebon; (2). mensinergikan pertahanan nasional antara tni dan rakyat melalui program bela negara untuk memberdayakan kekuatan pertahanan rakyat semesta; (3). mengakhiri kebijakan neoliberalisme di bidang politik, bidang ekonomi dan bidang budaya; berikut turunannya yakni kultur kapitalisme, materialisme, individualisme, hedonisme; dan membangun fundamental sistem sosialisme pancasila yang kokoh; (4). memakmurkan kehidupan peradaban desa, dan mempersempit peradaban kota dengan memacu dalam skala besar dan massif sektor pertanian dan kelautan, sekaligus menjadikan koperasi sebagai pilar pembanguan ekonomi nasional; (5). wajib bela negara bagi generasi muda; (6). memberdayakan secara produktif napi lempaba pemasyarakatan yang dihukum minimal 5 tahun ke atas untuk ditempatkan di pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar dan diberdayakan sebagai tenaga produktif di sector pertanian dan kelautan; (7). nasionalisasi semua perusahaan milik negara dan daerah yang banyak dikuasai asing; (8). menyetop utang luar negeri, dan membayar dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya utang luar negeri yang jumlahnya kini hampir mencapai 2 ribu trilyun; (9). memordernisir alutsista tni dengan bertumpu seoptimal mungkin pada industri produk alutsista buatan sendiri.

dan yang terpenting, perjuangan mendorong momentum revolusi yang ini, perlu mendapat dukungan moril yang luas dan nyata dari segenap komponen bangsa. dukungan luas dan nyata tersebut dapat berupa visi atau gagasan pencerahan yang bersifat revolusioner, dan lebih penting dari segalanya, adalah dukungan logistik selama fase praksis perjuangan. kesimpulannya, cepat dan lambatnya progresivitas dalam mendorong agenda revolusi ini, sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi dan dukungan yang diberikan oleh kawan-kawan dari berbagai organ perjuangan. sampai hari ini, saya baru sampai tahap mengagendakan fase penyadaran kritis bagi komunitas masyarakat pedesaan dalam lingkup yang amat terbatas, karena minimnya dukungan sarana dan logistik perjuangan saat ini. jadi saudaraku, ayo dorong terus perubahan besar dan mendasar. segera rapatkan barisan, konsolidasikan kekuatan organ gerakan untuk mencapai revolusi zonder kompromi yang akan mempercepat proses pemulihan harkat dan martabat bangsa, memulihkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik dan memperteguh karakter bangsa yang sejiwa dengan fundamental kebudayaan nasional.

(*mas ab, dari padepokan sunyi di kaki merapi pasca erupsi yang revolusioner)

CATATAN KAKI TENTANG EKSISTENSIALISME DAN SASTRA *

Oleh : 

Romo Jansen Boediantono

     Menurut istilahnya, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. “Philo” artinya cinta, sedangkan “Sophia” mengandung arti hikmah. Jadi philosophia memiliki pengertian  cinta pada kebenaran atau hikmah. Filsafat biasa dianggap sesuatu yang abstrak dari seluruh pengetahuan manusia dan dan terpisah jauh dari lingkungan kehidupan. Hal ini disebabkan bayangan orang mengenai filsafat berupa pertanyaan – pertanyaan yang mencakup inti persoalan kehidupan, sementara dipihak lain manusia hanya sanggup meluangkan waktu dan tenaga untuk menjalani kehidupan itu sendiri
     Filsafat sering juga dianggap “ weltanschuung “ ( pandangan dunia ). Dengan demikian dapat dikatakan hampir seluruh manusia mempunyai “ wawasan filosofis “, baik yang disadari maupun tidak. Filsafat yang lengkap mencakup pandangan dunia atau konsep umum mengenai keseluruhan semesta dan suatu pandangan hidup yang berisi nilai – nilai, makna dan tujuan hidup manusia. Jadi filsafat merupakan dasar bagi sikap dan perbuatan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya dan tercermin dalam kehidupan sehari – hari
     Oleh karena itu filsafat bukanlah suatu kegiatan yang hanya boleh dilakukan orang – orang tertentu melainkan dapat dilakukan semua orang. Filsafat merupakan dunia terbuka bagi setiap orang untuk merenungkan kembali peristiwa sehari – hari, mengenai diri sendiri dan semesta dalam bentuk pertanyaan. Filsafat bertitik pangkal pada pertanyaan  dan diakhiri dengan pertanyaan. Itulah yang menyebabkan setiap persoalan yang dibicarakan dalam filsafat tidak pernah selesai
     Dari berbagai macam aliran filsafat, terdapatlah filsafat eksistensi. Filsafat eksistensi atau yang sering disebut eksistensialisme adalah suatu gerakan protes dalam filsafat modern dan bukanlah suatu doktrin yang homogen. Ia merupakan gerakan filsafat yang menghimpun sejumlah pemikiran filsafat yang berlainan asumsi, konsep – konsep dan lingkup masalahnya. Tetapi sekalipun terdapat perbedaan besar pemikiran filsafat yang tergabung dalam aliran ini, arus dasarnya sama : berontak pada filsafat tradisional dan situasi kehidupan modern
     Eksistensialisme merupakan reaksi terhadap pandangan filsuf – filsuf terdahulu yang menurut mereka telah menghancurkan ilusi tentang kebebasan manusia. Untuk itu misi gerakan ini melawan pandangan yang menempatkan manusia pada tingkat impersonal. Dalam filsafat tradisional pusat perhatian hampir semuanya diarahkan pada metafisika tentang ada, rasionalisme dan dunia objektif serta melupakan emosi manusia berupa pertanyaan mengenai makna hidup, penderitaan, kematian maupun problem eksistensial lainnya. Manusia individual dengan problem eksistensialnya yang unik dari keberadaannya sehari – hari telah ditinggalkan oleh filsafat tradisional. Untuk itu eksistensialisme mengadakan reaksi pada kekurangan filsafat tradisional dengan memusatkan perhatian pada manusia sebagaimana dia meng-ada dalam dunia, serta relasi manusia dengan manusia dan dunia
     Di Eropa faktor  penyebab utama yang menyebarluaskan aliran eksistensialisme adalah banyaknya kejadian tidak logis akibat dua kali perang dunia yang menyebabkan kegoncangan pada norma – norma yang ada. Disamping itu juga,  kehidupan modern yang terlalu optimis tapi dangkal dan terlalu yakin akan kemajuan ikut memperbesar aliran ini. Para pendudukung aliran ini berusaha menyingkap makna baru dalam kehidupan manusia serta meninjau kembali posisinya sesudah ilusi tentang kehidupan hancur oleh malapetaka yang terlalu banyak dalam sejarah. Model – model pemikiran objektif dikesampingkan, mereka hanya  mengandalkan metode fenomenologi yang menguraikan fakta – fakta pemikiran sesuai yang dihayati manusia
     Adalah sangat sulit menyimpulkan eksistensialisme mengingat banyaknya perbedaan yang kompleks dari pemikir – pemikir  eksistensialisme itu sendiri. Tapi secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensialisme  adalah  filsafat yang memandang segala gejala berpangkal pada keberadaan dengan titik pusatnya manusia
     Secara etimologis eksistensi berasal dari bahasa latin existere yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ex “ ( keluar ) dan “ sitere “ ( membuat berdiri ). Jadi eksistensialisme berarti apa yang ada, apa yang dimiliki ( aktualitas ), apa yang dialami. Karena itu para eksistensialis memahami keberadaan manusia bukan semata – mata karena ada yang statis, melainkan dalam keadaan menjadi, berkembang dan berkesinambungan. Dan ini merupakan aksioma dasar yang dipakai para eksistensialis dalam menerangkan berbagai macam problem eksistensial yang dialami manusia. Pandangan  eksistensialisme ini merentang dari ateisme sampai aristotelenisme. Sampai batas – batas yang luas dapatlah dikatakan sebagai hasil pemikiran yang bebas dari prasangka – prasangka kultural, sosial,  historis maupun religius

Kaitan Eksistensialisme dengan Sastra       

     Sebagaimana yang telah disinggung diatas, filsafat eksistensi  banyak dilatarbelakangi suasana kehidupan modern. Suasana kehidupan modern tersebut juga banyak dicerminkan karya sastra. Jadi seringkali jawaban yang diberikan sastra pararel dengan jawaban yang filsafat eksistensi terhadap situasi kehidupan modern. Eksistensialisme adalah jawaban yang diberikan filsafat dan sastra terhadap apa yang disebutnya sebagai situasi kehidupan modern
     Hal itu bukan berarti seorang sastrawan sebelum memulai proses kreatifnya harus mempelajari filsafat lebih dulu. Bisa saja jawaban tersebut dihasilkan melalui penghayatan intens pengarang dalam menggumuli kehidupan. Setiap manusia yang sungguh – sungguh menghayati kehidupan akan selalu merasakan momen – momen atau segi – segi eksistensialnya. Sastra merupakan alat untuk mengucapkan pemikiran pengarang dalam memahami eksistensi manusia secara konkret, estetik dan imajinatif, bukan manusia dalam pemikiran yang bertakik – takik ( sophisticated thinking ). Simone de Bauvoir mengatakan, “ A Philosopher who make subjectivity concrete, human existence, central to this viewpoint, is man conditions in its full concrete reality”.
    Mengingat sastra ( sastra eksistensial ) merupakan ungkapan pengarang dalam menggumuli kehidupan secara intens, sementara juga menjadi bentuk pengucapan manusia yang mempunyai tujuan  pada dirinya sendiri, maka antara sastra eksistensial dan eksistensialisme saling mempengaruhi sebagai sesuatu yang bersifat existensial par excellence. Sastra eksistensial  terkadang tidak hanya dipengaruhi eksistensialisme, tetapi juga alat bagi pemikir eksistensialisme dalam menyampaikan gagasannya yang pada gilirannya nanti menjadi referensi bagi pemikiran ekstensialisme itu sendiri. Keduanya, baik sastra eksistensial maupun eksistensialisme mempunyai tujuan yang sama yaitu  memberikan kesadaran pada manusia akan kondisi kemanusiaannya.  Jadi sastra eksistensial ( seperti halnya juga eksistensialisme ) merupakan reaksi terhadap pandangan yang menempatkan manusia bersama orang lain sehingga melupakan manusia sebagai individu dengan berbagai persoalan eksistensial yang dialaminya
     Sastra eksistensial dan eksistensialisme adalah dunia bagi penghayatan manusia pada segi – segi eksistensial yang menjadi problem dirinya. Yang disampaikan olehnya bukanlah gagasan abstrak tentang manusia melainkan kedudukan manusia pada situasi tertentu yang konkret, yang selalu didesak antara kefanaan dengan keabadian, yang selalu ditarik antara kehidupan dengan kematian, ataupun yang selalu dihadapkan pada keberhasilan dengan kegagalan.
     Tarik menarik antara sastra eksistensial dengan eksistensialisme dapat dijelaskan melalui tiga tahapan yang berjalan berbeda. Tahap pertama eksternalisasi, yaitu proses dimana sastrawan menuangkan hasil renungannya mengenai segi – segi eksistensial kedalam karyanya sehingga lambat laun karya sastra tersebut menjadi dan nampak seperti pemikiran eksistensialisme. Apabila pemikiran yang dibentuk oleh eksternalisasi tersebut kemudian mengukuhkan diri dan sastrawan kembali menghadapi karya sastra sebagai suatu faktisitas, maka pada saat itu proses tersebut memasuki tahapan objektivikasi. Dalam pada itu agar pemikiran yang telah diobjektivikasi tidak menjadi asing bagi pengarang yang menciptakannya, ia harus diusahakan kembali menjadi bagian dari subjektivitas pengarang. Inilah tahapan internalisasi
     Tiga tahapan tersebut mempunyai perbedaan – perbedaan dalam rangka penyampaian segi – segi eksistensial dalam karya sastra. Oleh eksternalisasi segi – segi eksistensial dalam karya sastra menjadi pemikiran eksistensialisme dan merupakan produk kegiatan subjektivitas pengarang. Oleh objektivikasi segi – segi eksistensial dalam karya sastra menjadi realitas sui generis, terlepas dari subjektivitas pengarang yang mengemukakannya. Oleh internalisasi pemikiran eksistensialisme mendapat giliran mempengaruhi subjektivitas pengarang dalam memahami segi – segi eksistensial.
     Tahapan eksternalisasi dapat dilihat pada karya – karya Chairil Anwar. Betapapun sulitnya membuktikan bagaimana modus masuknya eksistensialisme dalam karya - karyanya, banyak kritikus menganggap adanya pemikiran eksistensialisme dalam karya Chairil Anwar. Dalam tahap objektivikasi, pengarang terasing oleh ide dan gagasannya sendiri sehingga dalam proses kreatifnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada manusia ketika berhadapan dengan segi – segi eksistensial.  Pengarang – demikian seperti yang dikatakan Sartre - tidak berperan menjadi Tuhan bagi tokoh – tokoh dalam novelnya. Sedangkan pada tahap internalisasi, eksistensialisme terang – terangan dipakai pengarang dalam memahami segi – segi eksistensial manusia. Hal ini dapat dilihat dalam proses kreatif iwan simatupang yang menggunakan sastra sebagai alat pemikiran eksistensialisme  seperti yang dikatakannya sendiri, “ sastra bukan melahirkan konsepsi tertentu, melainkan dilahirkan dari konsepsi tertentu “
     Dalam uraian yang serba singkat ini, kita dapat melihat adanya dilematis bagi sastra eksistensial akibat adanya keterikatan yang kuat dengan eksistensialisme. Seperti pilihan melihat dirinya sebagai bagian dari eksistensialisme atau karya seni ? Tanpa memasuki pemikiran tertentu karya sastra menjadi kering dan kurang mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Tetapi begitu ia mandeg dan puas dalam pemikiran tertentu, seringkali karya sastra menyangkal dirinya sebagai bagian dari seni yang mempunyai nilai estetis dan imajinatif. Karya sastra hanya sekedar alat untuk menyampaikan slogan pemikiran pengarang yang menciptakannya

*Diolah dari berbagai sumber. Merupakan ringkasan dari makalah yang penulis sampaikan pada seminar Sastra dan Filsafat medio oktober 1992 yang diselenggarakan oleh mahasiswa fakultas sastra se-Indonesia di Jakarta. Ditulis kembali atas permintaan seorang perempuan terkasih yang menghadapi derita hidup dengan senyum dan hati yang bersih

HILANGNYA PANCASILA PENYEBAB HILANGNYA BANGSA INDONESIA DAN HANCURNYA NKRI

Oleh Rendra Kharisma Harahap pada 29 September 2011 jam 1:39

MUKADDIMAH

Pancasila adalah Dasar Indonesia Merdeka dinyatakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam persidangan Dokuritsyu Zyunbi Tyosa Kai. Kemerdekaan Indonesia, sebagai lanjutan Amanat Sumpah Pemuda, bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Sehingga, Pancasila berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda, yang telah melahirkan Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, memaknai terbangunnya komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi atau Orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Komitmen ini, kemudian, telah tumbuh menjadi sifatnya Bangsa Indonesia.

Mengingat yang berhak menentukan sifat dari suatu nama hanyalah Sang Maha Pencipta, maka sifat Bangsa Indonesia tersebut akan bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh setiap ciptaan Allah SWT termasuk Manusia, Malaikat, Jin, dan Alam semesta. Oleh karena itu, sifat Bangsa Indonesia ini akan berfungsi sebagai sari hukumnya Bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila, sebagai sarana untuk menegakkan sifatnya Bangsa Indonesia, akan berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia.

Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia, akan berfungsi sebagaikeyakinan standar Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum-hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sehingga, Pancasila juga berfungsi sebagai falsafah bangsa.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila akan tumbuh menjadi sikap keberpihakan Bangsa Indonesia di dalam mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang dimaknai oleh tegaknya Kedaulatan Rakyat. Sehingga, terbangunlah standar nilai Bangsa Indonesia yang terurai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi sebagai dasar dibangunnya norma-norma yang mengatur kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dimensi bagi Bangsa Indonesia.

Aktualisasi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sifat, falsafah, dandimensi bangsa harus menjadi kenyataan, agar Bangsa Indonesia tetap ada, hidup, dan abadi sampai akhirul zaman. Oleh karena itu, hilangnya Pancasila di dalam kehidupan Bangsa Indonesia akan menyebabkan hilangnya Bangsa Indonesia dan hancurnya NKRI.

KANDUNGAN

Di dalam merealisasikan perjalanan Indonesia Merdeka, Bung Karno, Presiden RI pertama, telah menyatakan amanatnya bahwa dari mempelajari sejarah orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Bangsa Indonesia tariklah moral dari hukum ini.

Amanat ini memiliki jangkauan waktu yang berorientasi jauh ke depan di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para Banpak-bapak pendiri Republik Indonesia (the founding fathers). Namun hingga kini, amanat tersebut belum pernah terurai secara rinci seperti apa sebenarnya bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia yang seharusnya terbangun dari sejarahnya.

Bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia yang benar tidak akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dalam kesesatan. Kesesatan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dapat diamati dari tidak berjalannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga, Pancasila sebagai falsafah bangsa belum mampu membangun sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia kepada tiap-tiap sila di dalam Pancasila untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, uraian bagaimana sebenarnya bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia di dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara harus terbangun? Bagaimana sebenarnya peran dan fungsi Pancasila harus terbangun di dalam bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia adil dan makmur? Bagaimana kondisi realitas kehidupan Bangsa Indonesia di dalam menjalankan Pancasila sebagai sifat, falsafah, dan dimensi bangsa?

I.          Bangunan Sistem Hukum Bangsa Indonesia

Bangunan sistem hukum merupakan sekumpulan kejadian-kejadian yang tersusun secara berurutan dan mampu menunjukkan apakah suatu proses kejadian yang telah, sedang, dan akan berlangsung memenuhi standar-standar kebenaran. Oleh karena itu, bangunan ini harus berangkat dari suatu kearifan yang terbangun dari pengetahuan yang didasarkan pada suatu informasi dan data yang benar.

Berdasarkan perjalanan sejarah bangsa, Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda di dalam Kongres Pemuda II, yang telah dilaksanakan oleh pemuda-pemuda (yong-yong) yang berasal dari pulau dan kepulauan yang ada di wilayah Indonesia. Kelahiran Bangsa Indonesia adalah merupakan suatu bentuk perjuangan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Orang-orang Bangsa Indonesia Asli untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi yang merupakan kelompok masyarakat kelas terbawah. Kelompok kelas masyarakat di atasnya terdiri dari kaum ningrat pribumi dan para pedagang dari Asia Timur, seperti Cina, India, dan Arab. Adapun kelompok masyarakat kelas teratas adalah bangsa Belanda dan orang-orang bangsa Eropa lainnya.

Setelah Bangsa Indonesia terlahir, perjuangan kebangsaan berikutnya adalah merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia. Perjuangan ini dilakukan oleh Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan dibantu oleh bangsa-bangsa asing yang tinggal dan hidup di wilayah Indonesia. Sehingga, setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, atau setelah hampir 17 tahun sejak Bangsa Indonesia terlahir, Negara Republik Indonesia kemudian dibentuk, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia (NKRI) telah terbangun dari bangsanya yang lahir terlebih dahulu dan negaranya terbentuk kemudian. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia adalah pondasi dari NKRI. Dan Negara Republik Indonesia adalah bangunan atas dari NKRI sebagai bentuk pola hubungannya.

Dari pola hubungan ini, dapatlah dibangun pengetahuan yang menunjukkan bahwa jika Bangsa Indonesia bermasalah, maka Negara Republik Indonesia pun akan bermasalah. Sehingga, secara keseluruhan bangunan NKRI akan bermasalah. Oleh karena itu, semakin kuatnya Bangsa Indonesia akan menyebabkan semakin kokohnya bangunan NKRI.

Secara detail, melalui Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia telah terbangun dari pemuda-pemuda kaum pribumi (yong-yong) yang berasal dari pulau dan kepulauan yang kemudian mereka menamakan dirinya sebagai Orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia asli telah tubuh menjadi sifatnya Bangsa Indonesia. Adapun, pemuda-pemuda pergerakan kebangsaan adalah sebagai bentuknya.

Setelah Kemerdekaan Bangsa Indonesia tercapai, unsur pembentuk Bangsa Indonesia telah berubah menjadi Orang-orang Bangsa Indonesia Asli ditambah dengan bangsa-bangsa asing yang telah ditetapkan menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Tetapi, sifatnya Bangsa Indonesia tidak boleh berubah. Berubahnya sifat Bangsa Indonesia akan menyebabkan hilangnya Bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, sifat Bangsa Indonesia ini akan bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.

Mengingat sesuatu yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga itu adalah suatu hukum, maka komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia Asli sebagai sifatnya Bangsa Indonesia akan menjadi sari hukumnya Bangsa Indonesia. oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia harus terbangun dari hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.

Hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga akan membentuk suatu keyakinan. Keyakinan ini adalah sesuatu yang melatarbelakangi kita untuk Bangsa Indonesia bersikap untuk melakukan suatu kegiatan. Produk dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut akan tumbuh menjadi nilainya Bangsa Indonesia. Kemudian, dari nilai yang tumbuh inilah akan dibangun aturan-aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keyakinan, nilai, dan norma adalah juga hukum. Tetapi, sifatnya secara berurutan akan berubah menjadi semakin tidak pasti, semakin tidak tetap (berubah-ubah), dan semakin belum tentu diterima oleh siapapun juga.

Norma sebagai aturan-aturan yang dibangun untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia akan bersifat tidak pasti, berubah-ubah, dan belum tentu diterima oleh siapapun juga. Sehingga, agar ada kepastian hukum, butir-butir aturan yang ada di dalam suatu norma harus dikaji ulang terhadap hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Hukum ini adalah sari hukumya Bangsa Indonesia, yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia Asli.

Dari bangunan sistem hukum diatas, keyakinan yang terbentuk dari hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga bersama-sama dengan nilai yang tumbuh dari keyakinan dan menjadi dasar dibangunnya suatu norma akan menjadi elemen moral Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakanmoral adalah suatu aturan standar yang ada dalam “tubuh kita” yang dapat bersifat subjektif atau bersifat objektif.

II.        Peran dan Fungsi Pancasila

Komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa Indonesia asli merupakan sifat Bangsa Indonesia yang terbentuk sejak Bangsa Indonesia terlahir. Sifat ini bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga. Sehingga, sifatnya Bangsa Indonesia tersebut telah tumbuh menjadi sari hukumnya Bangsa Indonesia.

Hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga adalah merupakan standar dari keseluruhan bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai standar, hukum ini akan menstandarkan keyakinan Bangsa Indonesia yang beraneka ragam, sehingga diperoleh keyakinan standar bangsa yang disebut Pancasila.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan keyakinan standar yang akan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan sifatnya Bangsa Indonesia, yang telah menjadi sari hukumnya Bangsa Indonesia. Sehingga, dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia.

Sebagai keyakinan standar, Pancasila juga akan berfungsi sebagai falsafah bangsa. maknanya, falsafah Bangsa Indonesia adalah keyakinan standar yang di standarkan dari keyakinan yang beraneka ragam oleh hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah merupakan sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia kepada setiap sila-sila di dalam Pancasila. Yaitu, sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia kepada: (1) Tuhan Yang Maha Esa; (2) Manusia yang adil dan beradab; (3) usaha untuk tetap menjaga keutuhan Bangsa Indonesia; (4) Rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin yang selalu menambah ilmu pengetahuannya dalam kebijaksanaan lembaga bangsa/ lembaga negara untuk mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena Pancasila adalah falsafah bangsa atau sikap keberpihakan kita sebagai Bangsa Indonesia, maka Pancasila pun akan berfungsi sebagai dimensi. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia harus mampu membangun ukuran-ukuran untuk mematerialkan dimensi Pancasila tersebut.

Mengingat falsafah bangsa adalah keyakinan standar yang distandarkan dari keyakinan bangsa yang beranekaragam oleh hukum yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga, maka falsafah bangsa adalah merupakan standar. Pancasila sebagai falsafah bangsa akan menghasilkan UUD 1945 sebagai standar nilai Bangsa Indonesia di dalam menegakkan Negara Republik Indonesia.

Sebagai standar, falsafah bangsa akan menstandarkan nilai yang tumbuh dan terbangun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperoleh standar nilai dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Standar nilai yang terbangun dari aktivitas yang dikerjakan akan bermula dari standar nilai budaya, yang disebut Kreativisme. Kreativisme akan menghasilkan standar nilai hukum yang disebut Gotong Royong. Kemudian, standar nilai sosial yang distandarkan oleh Gotong Royong dari pola interaksi sosial yang terbangun disebut Mufakat. Mufakat ini akan menstandarkan dinamika politik yang tumbuh dan berkembang, sehingga diperoleh standar nilai politik Bangsa Indonesia yang disebut Musyawarah. Pembangunan ekonomi bangsa dengan Musyawarah akan menghasilkan standar nilai ekonomi, yang disebut Lumbung. Lumbungi kemudian akan menstandarkan pengembangan lingkungan, sehingga diperoleh standar nilai lingkungan, yang disebut Sistem Tanah Adat.

Oleh karena itu, ukuran-ukuran yang harus dibangun untuk mematerialkan dimensi Pancasila meliputi:(1) Kreativisme; (2) Gotong royong; (3) Mufakat; (4) Musyawarah; (5)Lumbung; (6) Sistem Tanah Adat. Alat-alat ukur tersebut harus teralokasikan di dalam Sistem Tata Ruang sebagai norma standar Bangsa Indonesia. sehingga, pembangunan untuk mencapai Indonesia adil dan makmur dapat secara rinci terkukur. Dengan kata lain, ke delapan terminologi yang digunakan dari Pancasila hingga Sistem Tata Ruang dapat disebut sebagai Koridor 8 Standar Moral dan Etika Bangsa.

III.       Realitas Kondisi Kehidupan Bangsa dan Negara

Berdasarkan keberadaan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengindikasikan bahwa seakan-akan NKRI terbangun dari negaranya dulu lahir, baru bangsanya terbentuk kemudian. Ini adalah bertentangan dengan realitas sejarah perjalanan Bangsa Indonesia yang sebenar-benarnya. Sehingga, kondisi ini telah menyebabkan bangunan sistem hukum yang terbangun berbeda dari yang seharusnya. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia telah tersesat di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak tanggal 18 Agustus 1945.

Kesesatan ini, pada akhirnya, tidak mampu menggunakan dan menjalankan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila yang seharusnya menjadi falsafah bangsa tidak pernah terealisasi menjadi suatu sikap keberpihakan kita sebagai bangsa secara jelas. Oleh karenanya, ukuran-ukuran dimensi Pancasila pun tidak pernah terbangun di dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai Indonesia adil dan makmur.

Maknanya, Bangsa Indonesia telah hidup dengan menggunakan sistem bangsa-bangsa lain yang secara historis berbeda, baik secara budaya, secara hukum, secara sosial, secara politik, secara ekonomi, dan secara lingkungan. Akhirnya, harkat dan martabat hidup Orang-orang Bangsa

Indonesia Asli yang dicita-citakan oleh Sumpah Pemuda hingga sekarang tidak pernah terangkat.

PENUTUP

Pancasila dan UUD 1945 di dalam bangunan sistem hukum Bangsa Indonesia adalah merupakan standar moral Bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai keyakinan standar dan sebagai standar nilai secara berurutan. Agar Bangsa Indonesia tetap ada hidup sepanjang zaman dan NKRI tetap kokoh, maka Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Bangsa Indonesia harus dikembalikan dan ditegakkan, sehingga Pancasila sebagai falsafah bangsa akan terealisasi menjadi sikap keberpihakan yang jelas dari kita sebagai anak bangsa. Pada akhirnya, dimensi Pancasila akan terbangun dan menjadi kenyataan untuk mencapai Bangsa Indonesia yang Pancasilais, adil, dan makmur. Semoga!!!